JAKARTA, iNews.id - Pemerintah jangan mengandalkan sektor konsumsi untuk menggerakan perekonomian, sehingga kesulitan mengambil sikap tegas untuk membatasi mobilitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono mengungkapkan, tak bisa dipungkiri masyarakat Indonesia memiliki keinginan yang tinggi melakukan mobilitas termasuk dalam aktivitas perekonomian.
Dia menilai, hal itu memang menunjukan sisi baik semangat orang Indonesia untuk mengembalikkan kondisi ekonomi yang tertekan akibat pandemi Covid-19, dengan menggiatkan aktivitas perekonomian, seperti berjualan, merintis UMKM dan sebagainya.
"Namun semua itu tidak dibarengi dengan kedispilinan menerapkan protokol kesehatan (prokes)," kata Doni, dalam diskusi daring ‘Pemulihan Ekonomi Di masa Pandemi’, Jumat (18/6/2021).
Dia mengungkapkan, ketidakdisiplinan masyarakat Indonesia dalam menerapkan prokes dan melakukan mobilitas yang tinggi telah berakibat pada peningkatan kasus Covid-19 pascalibur Idul Fitri dan libur nasional sepanjang Mei-Juni 2021.
“Orang Indonesia kurang hati-hati. Seluruh masyarakat Indonesia boleh melakukan mobilitas seperti usaha UMKM dan lain-lain, tapi yang perlu diingat tetap patuh prokes. Karena itulah yang mengembalikkan ekonomi kita,” tutur Primanto.
Terkait dengan itu, Primanto mengatakan, dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah jangan hanya fokus pada kegiatan konsumsi terus-menerus, karena pasti melibatkan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Menurut dia, Indonesia memiliki peluang besar melakukan ekspor terutama pada komoditas non migas yang terus menunjukkan pertumbuhan selama masa pandemi.
"Peningkatan ekspor bisa dilakukan sebagai salah satu cara memulihkan ekonomi, sehingga tidak hanya mengandalkan sektor konsumsi yang sudah pasti melibatkan mobilitas masyarakat," ujar Primanto.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait