Mengapa Persoalan Minyak Goreng Tak Kunjung Selesai? Ini Akar Masalahnya Menurut Ekonom

JAKARTA, iNews.id - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai permasalahan minyak goreng saat ini sebetulnya tidak terlalu sulit dan berbelit dalam menyelesaikannya.

Menurutnya, kejadian serupa pernah terjadi pada 2011. Bhima mengatakan, persoalan minyak goreng bukan pertama kali terjadi di Tanah Air, sehingga menurutnya pemerintah tidak sulit untuk mengatasi hal tersebut.

Baca Juga

Partai Gelora Kabupaten Cirebon Gelar Tebus Murah Minyak Goreng, Hanya Rp. 7000/Liter

"Kalau sekarang ini jadi berpindah lagi, pasokannya berlimpah, masalahnya ada di distribusi, dan distribusi ini tidak selesai juga, karena Bulog tidak dilibatkan disitu," ujar Bhima dalam diskusi MNC Trijaya, Sabtu (11/6/2022).

Bhima menambahkan, sudah banyak yang mengetahui bahwa rantai pasok minyak goreng sangat panjang. Namun, hingga saat ini terbukti urusan minyak goreng tak kunjung selesai.

Bahkan, saat ini persoalan tersebut harus berpindah tangan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga

Video Kebijakan Beli Minyak Gunakan Aplikasi Peduli lindungi Bikin Repot Pedagang

"Ternyata metode-metode yang selama ini digunakan terbukti tidak efektif, pemainnya sudah tau siapa, rantai distribusinya panjang semua sudah tau," kata dia.

"Sebelum ada isu ini juga rantai distribusinya panjang, tapi kebijakannya itu tidak bisa dipegang, artinya integrasi dan integritas kebijakannya dipertanyakan," sambungnya.

Masalah lain yang juga datang adalah minyak goreng sebagai bahan pokok atau bahan hasil industri. Jika sebagai bahan Industri, maka minyak berada di Kementerian Perindustrian, sedangkan sebagai bahan pokok ada di Kementerian Perdagangan.

Baca Juga

Benarkah Indonesia dan Bangladesh yang Masih Pakai Minyak Goreng Curah? Cek Faktanya

"Harusnya masuk saja ke bahan pokok, peraturannya jadi lebih jelas disitu, peraturannya jadi jelas disitu, tinggal kementerian perdagangan yang ambil koordinasinya," ucap Bhima.
Oleh karena itu, Bhima mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi, bahkan jika butuh dilakukan reshuffle kabinet, sebab saat ini lebih banyak tantangan harus segera dituntaskan.

Editor : Miftahudin