Kabar Baik bagi Pelaku Usaha Ciayumajakuning, Sanksi Administrasi Pajak Bisa Dipangkas

CIREBON, iNewsCirebon.id– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh keringanan sanksi administrasi melalui kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA). Fasilitas tersebut disosialisasikan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat II kepada wajib pajak dan konsultan pajak di wilayah Ciayumajakuning.

Sosialisasi yang berlangsung di Aula KPP Pratama Cirebon Satu, Selasa (3/11/2026), membahas ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Baca Juga

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Ikut Awasi Pajak, DPR: Jangan Sampai Teror Masyarakat

Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan wajib pajak dari wilayah kerja KPP Pratama Cirebon Satu, KPP Pratama Cirebon Dua, KPP Pratama Indramayu, dan KPP Pratama Kuningan yang juga mencakup Kabupaten Majalengka.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio, mengatakan kegiatan tatap muka ini bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai mekanisme pengajuan pengurangan sanksi administrasi sekaligus membantu wajib pajak mempersiapkan kelengkapan administrasinya.

Menurutnya, edukasi mengenai kebijakan tersebut tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi terpusat, tetapi juga dilanjutkan dengan pendampingan langsung di masing-masing kantor pelayanan pajak serta melalui layanan daring.

Baca Juga

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp170 Miliar, DJP Limpahkan Tersangka ke Kejari Jaksel

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Hestu Yoga Saksama, menegaskan bahwa kebijakan pengurangan sanksi administrasi merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap dunia usaha agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terbebani kewajiban sanksi yang memberatkan.

"Menteri Keuangan memberikan relaksasi untuk mendorong perekonomian nasional, agar Wajib Pajak tidak punya beban lagi dan usahanya bisa bergerak dengan lebih baik," ujar Hestu saat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi.

Dalam ketentuan PMK-71 Tahun 2026, pemerintah memberikan skema keringanan dengan besaran berbeda sesuai jenis ketetapan pajak.

Baca Juga

Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp42,53 Triliun, Sektor Ekonomi Digital Jadi Penopang Baru Negara

Wajib pajak yang memiliki Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan pokok pajak terutang berkesempatan memperoleh penghapusan sanksi administrasi hingga 100 persen, dengan ketentuan melunasi pokok pajaknya.

Adapun untuk Surat Tagihan Pajak (STP) yang hanya memuat sanksi administrasi tanpa pokok pajak, pemerintah memberikan pengurangan sebesar 90 persen. Artinya, wajib pajak cukup membayar 10 persen dari nilai sanksi yang tercantum.

Kesempatan mengajukan fasilitas tersebut diberikan hingga 1 Oktober 2028. Selain itu, mekanisme pembuktian adanya kekhilafan administratif juga disederhanakan. Wajib pajak cukup menyampaikan surat pernyataan bermeterai tanpa harus melalui proses pemeriksaan finansial materiil yang berlapis.

Baca Juga

Pajak Bertutur 2025: Tanamkan Kesadaran Pajak Sejak Bangku Sekolah

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga likuiditas pelaku usaha. Dana yang sebelumnya harus dialokasikan untuk membayar sanksi administrasi dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan produktif, seperti tambahan modal kerja, pengembangan usaha, hingga pemenuhan hak-hak pekerja.

Dalam sesi diskusi, narasumber juga menjelaskan bahwa besaran pengurangan sanksi ditentukan berdasarkan waktu pelunasan dan/atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak.

Fasilitas tersebut juga tetap dapat dimanfaatkan dalam kondisi tertentu, termasuk terhadap ketetapan pajak yang sebagian rekening atau aset wajib pajaknya telah dikenai pemblokiran maupun penyitaan. Bahkan, terdapat insentif tambahan berkaitan dengan pelunasan pokok SKPKB dan bunga penagihan.

Baca Juga

DJP dan Dukcapil Sepakat Integrasikan Data, Perkuat Reformasi Perpajakan

Meski demikian, DJP mengingatkan bahwa pengajuan pengurangan sanksi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), hak pengajuan dibatasi maksimal dua kali untuk setiap ketetapan pajak.

Melalui sosialisasi ini,

Kanwil DJP Jawa Barat II mengajak para pelaku usaha dan wajib pajak di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Kuningan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memahami persyaratan dan prosedur pengajuan secara benar.

Wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi melalui layanan helpdesk di kantor pelayanan pajak terdekat maupun menghubungi Account Representative (AR) masing-masing.

Editor: Rebecca