Hunian untuk PNS, TNI dan Polri di IKN Nusantara, Ini Konsepnya

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan konsep hunian berupa rumah tapak dan rumah susun (Rusun) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah kementerian yang masuk pemindahan klaster 1 ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan sebelum 17 Agustus 2024 para PNS, TNI, dan Polri telah menempati ibu kota baru. Sebagai penyedia infrastruktur hunian bagi PNS, Kementerian PUPR sudah memiliki roadmap penyediaan hunian bagi PNS, TNI, dan Polri. 

Ketua Bidang Perencanaan Perumahan Kementerian PUPR, Dedy Permadi mengatakan, luas hunian yang disiapkan sekitar 856 hektare (ha). 

Jumlah tersebut diperuntukkan hunian pejabat negara, ASN, TNI, Polri dengan luas 664 ha yang terdiri dari Rusun Negara, Rusun Hankam, dan Rumah Negara. Selain itu, terdapat hunian untuk masyarakat umum, seperti untuk pekerja konstruksi, perwakilan negara asing, dan pelaku usaha seluas 192 ha. 

"Ada Menteri dan Eselon I itu pakai rumah tapak, sementara mulai dari eselon II ke pejabat fungsional, ini akan menempati Rusun ASN dan ada Hankam," ujar Dedy dalam webinar bersama BRIN, Kamis (14/4/2022). 

Dedy menambahkan, terkait peruntukan hunian untuk para menteri/pejabat tinggi negara akan disiapkan rumah tapak dengan luas unit 580 m2, pejabat negara 490 m2, dan pejabat eselon I 390 m2. 

Sedangkan untuk eselon II juga disiapkan rumah susun dengan luas unit 290 m2, eselon III 190 m2 dan dan pejabat fungsional 98 m2. "Ini mungkin rumah susun yang berbeda dari yang kita lihat di Jakarta," kata dia. 

Menurutnya, Rusun di IKN Nusantara akan mengikut roadmap dari green building atau bangunan hijau dan smart, serta menyesuaikan konsep-konep pembangunan IKN Nusantara. 

Editor : Miftahudin