Tanggapi Tuntutan 17+8 yang Viral di Medsos, Menkeu Purbaya Sebut Itu Suara Sebagian Kecil Rakyat

JAKARTA, iNewsCirebon.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi fenomena viral Tuntutan Rakyat 17+8 yang ramai di media sosial.

Menurutnya, tuntutan tersebut mencerminkan suara sebagian kecil masyarakat yang merasa belum merasakan pemerataan kesejahteraan.

Baca Juga

Viral! Anak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Ayahnya Lengserkan Agen CIA yang Nyamar jadi Menteri

“Saya belum pelajari secara rinci soal 17+8 Tuntutan Rakyat. Tapi itu suara dari sebagian kecil masyarakat kita. Mungkin mereka merasa terganggu atau hidupnya masih belum cukup baik,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Untuk menjawab keresahan tersebut, Purbaya menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke angka 6–7 persen. Ia meyakini, dengan ekonomi yang tumbuh cepat, lapangan kerja akan terbuka luas dan kesejahteraan rakyat meningkat secara otomatis.

“Kalau pertumbuhan ekonomi bisa kita dorong ke 6–7 persen, tuntutan-tuntutan itu bisa hilang dengan sendirinya. Orang akan lebih sibuk cari kerja dan menikmati hidup daripada turun ke jalan,” ujarnya.

Baca Juga

Cerita Hidup Sri Mulyani, Pernah Hidup Pas-pasan hingga Jadi Menkeu Terbaik se-Asia

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah segera keluar dari zona pertumbuhan ekonomi 5 persen, dengan target ambisius mencapai 8 persen.

“Kita akan kejar pertumbuhan secepat dan seoptimal mungkin. Tapi kalau Anda tanya apakah bisa langsung besok terjadi, ya tentu saja tidak realistis. Kalau saya jawab bisa, berarti saya sedang menipu,” tegasnya.

Purbaya turut menyinggung lambatnya belanja pemerintah di awal 2025 yang berdampak negatif pada laju ekonomi nasional. Ia menilai efisiensi anggaran yang terjadi justru membuat pertumbuhan belanja pemerintah mengalami kontraksi.

Baca Juga

Bersiap Bulan Juli PNS dan Pensiunan Bakal Terima Gaji ke-13, Segini Besarannya

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal I 2025, konsumsi pemerintah tumbuh negatif sebesar -1,38 persen (year-on-year). 

Sementara pada kuartal II 2025, meski terjadi kenaikan 21,05 persen dibanding kuartal sebelumnya, secara tahunan tetap tercatat negatif -0,33 persen dibanding 2024.

“Kalau kita lihat dua triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintah itu negatif. Apakah karena efisiensi atau hal lain, saya belum bisa pastikan. Tapi jelas ini berdampak pada perlambatan ekonomi,” jelas Purbaya.

Baca Juga

Menkeu Nyatakan APBN Siap Dukung PPKM, Netizen Berharap Tepat Sasaran dan Tidak Dikorupsi

Sebagai Menteri Keuangan yang baru dilantik, ia berkomitmen membenahi postur fiskal agar lebih sehat dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi melalui belanja yang tepat sasaran.

“Kita ingin fiskal yang sehat tapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau fiskalnya sehat tapi tidak dibelanjakan, ekonomi juga tidak bergerak. Akhirnya bisa runtuh,” tutupnya.

Editor : Miftahudin