Rakernas ke-31 HAPI Digelar di Cirebon, Evaluasi Kinerja DPP Hingga Sikapi Perpolitikan Nasional

KOTA CIREBON, iNewsCirebon.id - Puluhan Advokat, perwakilan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke 31 di Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (3/2/2023). 

Ketua Umum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), DR. Didi Tasidi. SH. MH

Mengambil tema Peran Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) di Era Globalisasi, digelar 2 hari di salah satu Hotel di Kabupaten Cirebon, dengan agenda raker salah satunya yaitu mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HAPI selama 1 tahun. 

Baca Juga

Deretan Fakta Menarik M Khairi yang Melamar Kiky Saputri dengan Prosesi Mewah

" Ini adalah agenda nasional yaitu Rakernas yang dilakukan setiap tahunnya, kebetulan Raker yang ke 31 ini kita laksanakan di Cirebon Jawa Barat, dengan isi mengevaluasi kinerja pimpinan pusat selama 1 tahun kebelakangan, dan apa apa yang akan dilakukan tahun kedepan " ujar Ketua Umum HAPI, DR. Didi Tasidi. S.H, M.H pada media iNews.id.

Disebutkan Didi, anggota yang tergabung dalam Organisasi HAPI tersebut sudah mencapai 3 ribu lebih anggota yang terdaftar. 

" Diseluruh Indonesia anggota HAPI sendiri ada sekitar 3.300 anggota, dan kita DPP masih terus menunggu mereka untuk melakukan PKPA, ujian dan pengambilan sumpah " sebutnya.

Baca Juga

Kisah Perjalanan Hidup Kamaruddin, dari Sales hingga Jadi Pengacara Ternama

Disinggung mengenai perpolitikan di Indonesia jelang pilpres 2024 mendatang, Didi mengisaratkan kepada keluarga HAPI diseluruh daerah untuk selalu bersikap profesional sebagai Advokat. 

" Kita dari DPP, membebaskan anggota dalam menentukan pilihan presiden, akan tetapi kita selalu tekankan anggota HAPI agar selalu bersikap profesional, jadilah pengacara yang yang selalu menjaga wibawa dan menjaga nama besar organisasi " Pesannya. 

Dalam Rakernas HAPI yang digelar di Cirebon,Jawa Barat tersebut , Didi juga menyikapi sejumlah sikap civitas akademika yang membuat petisi terkait kondisi perpolitikan nasional yang dinilai saat ini sudah menyimpang. 

" Kalau bicara dari kacamata hukum, apa yang dilakukan oleh Presiden ini tidak ada salahnya,semua telah diatur oleh undang undang,selama tidak menggunakan fasilitas negara, saya rasa apa yang dilakukan oleh Presiden kita saat ini, itu syah syah saja" ujarnya

Didi juga menyoroti debat pilpres yang dilakukan ketiga Calon Presiden selama ini yang menurutnya kurang munculnya ide dan gagasan dari masing masing Paslon selama debat berlangsung. 

" Harusnya mereka masing Paslon lebih menonjolkan ide dan gagasan, namun yang saya liat lebih saling menyerang dan menghujat personal paslon, mudah mudahan pada debat terakhir ini ada ide dan gagasan yang mengena kepada masyarakat, sehingga mereka masyarakat bisa memilih secara obyektif " tukas Ketua Umum TAPI, DR. Didi Tasidi SH, MH.

Editor : Miftahudin