Soal 71 Persen Warga Kabupaten Cirebon Masuk Kategori Miskin, Ini Kata Anggota DPR RI

KABUPATEN CIREBON, iNews.id - Tingginya angka Kemiskinan di Kabupaten Cirebon dengan jumlah sekitar 1.6 juta penduduk atau 71 persen berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial beberapa pekan silam. Mendapat perhatian dari anggota DPR RI Selly Andriani Gantina.

Politikus PDI Perjuangan ini menilai kalau data yang dikeluarkan oleh Kemensos itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Baca Juga

Baleg Setujui RUU TPKS Diparipurnakan, Selly Komitmen Kawal Sampai Disahkan jadi UU

Namun kalau melihat situasi pandemi Covid-19 saat ini memang berdampak terhadap berbagai sektor, baik formal maupun sektor informal, termasuk di Kabupaten Cirebon.

"Lonjakan data masyarakat miskin juga terjadi pada tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Warga miskin di Jabar, jumlahnya lebih banyak dari Kabupaten Cirebon, yakni mencapai 80 persen," ujar wanita yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Cirebon tersebut, Sabtu (12/10/2021).

Dikatakan Selly, Bahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga sudah menyampaikan, kalau saat ini banyak orang miskin baru di Jabar. Untuk itu Selly berharap kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa mensinergikan dengan beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon, sehingga warga miskin di Kabupaten Cirebon bisa terkotak-kotakan berdasarkan desk Klasifikasinya kan ada 1, 2, 3 dan 4.

"Selama ini jumlah data warga miskin tersebar di beberapa SKPD, termasuk di kementerian. Saat dijadikan satu se-Indonesia ke dalam DTKS, maka semua program dari semua kementerian kemudian disinkronkan. Sehingga akhirnya jumlah warga miskin Kabupaten Cirebon terkumpul menjadi 1,6 juta jiwa," jelasnya.

Dari 1.6 juta warga miskin ini tidak dalam kategori miskin absolute, namun rentan miskin, hampir miskin, namun memang harus terdata oleh negara. Supaya negara hadir di tengah-tengah rakyat yang memang sangat membutuhkan.

Editor : Miftahudin