CIREBON, iNewsCirebon.id– Isu mengenai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang disebut-sebut berpeluang menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, mendapat tanggapan dari pengamat politik alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Heru Subagia.
Heru menilai, spekulasi tersebut tidak memiliki landasan politik yang kuat. Menurutnya, posisi Dasco dalam konfigurasi politik nasional saat ini justru lebih berkaitan dengan perannya menjaga komunikasi dan soliditas koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia berpandangan, kecil kemungkinan Dasco mengambil langkah untuk mengisi posisi Wakil Presiden apabila terjadi perubahan terhadap jabatan yang saat ini diduduki Gibran.
"Kalau kita melihat dari sudut pandang dan pendekatan politik, sangat sulit membayangkan Dasco mengambil posisi untuk menggantikan Gibran. Ada konfigurasi koalisi politik yang harus dihormati dan dijaga," ujar Heru, Kamis (5/11/2026)
Menurut Heru, pemerintahan Prabowo-Gibran dibangun melalui dukungan sejumlah kekuatan politik. Karena itu, setiap dinamika yang menyangkut posisi strategis dalam pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari komitmen dan kesepakatan politik di antara partai-partai pendukung.
Ia menilai, Dasco sebagai salah satu tokoh penting Partai Gerindra tentu memahami konsekuensi politik apabila muncul langkah yang dianggap mengabaikan komitmen koalisi tersebut.
Heru juga menyoroti munculnya narasi yang mengaitkan Dasco dengan isu pemakzulan maupun kemungkinan mundurnya Gibran. Menurutnya, penempatan nama Dasco dalam pusaran isu tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai motif dan arah pembentukan opini yang berkembang di ruang publik.
"Pertanyaannya, mengapa Dasco yang dijadikan sasaran? Ini menarik untuk dicermati. Jangan sampai isu yang diarahkan kepada Dasco justru menjadi cara untuk membangun opini negatif terhadap dirinya secara personal maupun terhadap Partai Gerindra," katanya.
Heru melihat, posisi Dasco yang cukup aktif dalam dinamika politik nasional membuat namanya mudah menjadi sorotan. Perannya dalam menjembatani komunikasi berbagai kepentingan politik dan merespons sejumlah persoalan strategis di parlemen menempatkannya sebagai salah satu figur yang kerap muncul dalam pemberitaan.
Ia juga menyinggung keterlibatan Dasco dalam merespons berbagai dinamika politik, termasuk ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan parlemen dan aspirasi masyarakat.
Namun, menurut Heru, aktivitas politik tersebut tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai langkah untuk membangun jalan menuju kursi Wakil Presiden.
"Sejauh yang saya cermati, tidak terlihat adanya langkah politik Dasco yang secara khusus diarahkan untuk mengakuisisi jabatan Wakil Presiden. Karena itu, menghubungkan aktivitas politiknya dengan ambisi menggantikan Gibran merupakan spekulasi yang perlu diuji secara objektif," ungkapnya.
Ia menambahkan, dinamika politik nasional yang berkembang belakangan ini memang diwarnai berbagai isu besar, mulai dari wacana pemakzulan Gibran hingga persoalan hukum yang menyeret sejumlah figur kepolisian. Dalam situasi seperti itu, masyarakat perlu lebih cermat membedakan informasi yang memiliki dasar faktual dengan opini maupun spekulasi politik.
Heru menegaskan, hubungan politik antara Prabowo dan Gibran serta komitmen koalisi menjadi faktor penting dalam membaca isu tersebut. Dasco, menurutnya, merupakan figur yang berada dalam lingkaran kepercayaan Prabowo dan memiliki tanggung jawab politik terhadap partai serta koalisi yang telah dibangun.
"Dasco adalah orang kepercayaan Prabowo sekaligus Ketua Harian Gerindra. Ada tanggung jawab politik dan komitmen terhadap koalisi yang harus diperhitungkan. Tidak sesederhana membayangkan seseorang kemudian mengambil alih posisi Wakil Presiden," tegasnya.
Di akhir keterangannya, Heru menyebut isu Dasco bakal menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden sebagai spekulasi politik yang belum ditopang bukti konkret.
"Menurut saya, isu Dasco akan menggantikan Gibran ini terlalu jauh dan cenderung receh apabila tidak disertai fakta maupun indikator politik yang jelas. Publik sebaiknya tidak mudah menarik kesimpulan hanya berdasarkan narasi yang beredar," pungkas Heru.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
