Menurutnya, pengembangan usaha garam tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah produksi. Petambak juga membutuhkan dukungan teknologi, peningkatan kualitas produk, penguatan kelembagaan, serta jaminan pasar agar usaha yang dijalankan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Melalui pendekatan pentahelix, pemerintah, sektor jasa keuangan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dapat bekerja bersama untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha secara lebih terintegrasi,” ujar Agus.
Dia menjelaskan, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah pesisir sepanjang 79,23 kilometer yang membentang di delapan kecamatan dan 36 desa. Kondisi tersebut menjadi potensi yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat industri garam lokal.
Selain akses pembiayaan dan kemitraan, Agus juga menyoroti pentingnya regulasi yang memberikan kepastian bagi petambak, termasuk menyangkut harga dan tata kelola usaha pergaraman.
Pemkab Cirebon, kata dia, akan mengoordinasikan aspirasi tersebut dengan perangkat daerah terkait dan menyampaikannya kepada Bupati Cirebon untuk ditindaklanjuti bersama pihak-pihak terkait.
“Nanti akan kami sampaikan kepada Pak Bupati dan dikoordinasikan dengan para pihak, terutama bagian hukum dan DPRD, supaya dibuatkan aturan tersebut agar ada kepastian,” katanya.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
