PATI, iNewsCirebon.id – Tekanan publik terhadap Bupati Pati, Sudewo, terus meningkat usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengancam akan menggelar aksi besar di depan Gedung KPK, Jakarta, jika Sudewo tidak segera ditetapkan sebagai tersangka.
Koordinator lapangan AMPB, Supriyono alias Botok, menyampaikan bahwa rencana aksi tersebut lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi tersebut.
“Kalau Pak Sudewo ditetapkan sebagai tersangka sebelum aksi, kami akan batalkan demonstrasi. Dana donasi dari masyarakat yang sudah kami kumpulkan sejak 19 Agustus akan kami alihkan untuk santunan anak yatim,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).
Hingga Selasa (26/8/2025), AMPB telah mengumpulkan donasi sebesar Rp170,6 juta.
Dana itu disiapkan untuk membiayai aksi unjuk rasa yang rencananya digelar lebih awal, yakni pada Senin, 1 September 2025—lebih cepat dari rencana semula tanggal 2–3 September.
Sebanyak 500 warga akan diberangkatkan dari Pati pada 31 Agustus menggunakan 10 bus. Mereka akan bergabung dengan sekitar 800 warga Pati yang berdomisili di Jakarta.
“Berangkat 31 Agustus siang, sampai Jakarta 1 September langsung orasi, lalu pulang,” jelas Supriyono.
Sementara itu, pada Rabu pagi (27/8/2025), Bupati Sudewo memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.43 WIB, namun memilih untuk tidak banyak berbicara.
“Ya, memenuhi panggilan,” ucapnya singkat saat ditanya wartawan.
Menanggapi rencana aksi masyarakat, Sudewo hanya menjawab singkat, “Ya, semoga baik-baik saja.”
Riwayat Kasus yang Menjerat Sudewo
Nama Sudewo mulai ramai dibicarakan sejak persidangan kasus suap proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023.
Jaksa KPK saat itu menunjukkan barang bukti berupa foto uang tunai miliaran rupiah dan mata uang asing yang diklaim disita dari rumah Sudewo.
Sudewo membantah tuduhan menerima uang Rp720 juta dari PT Istana Putra Agung dan Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah.
Sejak saat itu, KPK telah menetapkan 15 tersangka, termasuk sejumlah pejabat DJKA, kontraktor, dan dua perusahaan. AMPB menegaskan bahwa aksi di Jakarta akan berlangsung damai dan tertib.
Mereka telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, serta menyiapkan tim medis, kendaraan aksi, dan kebutuhan logistik lainnya.
“Kami akan dikawal polisi ke Gedung KPK. Kami siap orasi, audiensi, bahkan menyerahkan bukti yang kami punya,” tegas Supriyono.
Aksi ini menjadi bentuk komitmen masyarakat Pati untuk mengawal penegakan hukum yang adil dan transparan. Mereka mendesak KPK agar tidak tebang pilih dalam menangani dugaan korupsi.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
