Alih-alih pemekaran provinsi, kata Dedi Mulyadi, Bappeda Jabar justru tengah berfokus pada pemekaran desa.
Ia menjelaskan, dengan jumlah penduduk mencapai 50 juta jiwa, Jawa Barat hanya memiliki 5.311 desa.
Kondisi ini menyebabkan jangkauan layanan publik menjadi sangat luas dan berdampak pada kesenjangan ekonomi antara kota dan desa.
Dedi membandingkan dengan provinsi tetangga seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki 7.000 hingga 8.000 desa, padahal jumlah penduduknya lebih sedikit dari Jabar.
"Dengan jumlah desa sedikit, penduduk besar paling terasa adalah alokasi dana desa anggaplah rata-rata satu miliar per desa, kita hanya dapat Rp 5 triliun, kalau Jawa Tengah Rp7 triliun-Rp8 triliun," jelasnya.
Dedi Mulyadi mengatakan, pemekaran desa bertujuan untuk meningkatkan kendali layanan publik ke masyarakat dan mempermudah kontrol pemerintah.
"Di bagian pemerintah kerja sama otonomi sekretariat daerah menyusun (pemekaran) ke 7.000 desa mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah termasuk efektivitas layanan," ucap Dedi.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
