JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan APBN siap memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Pernyataan Sri Mulyani yang diunggah di akun Instagramnya, @smindrawati tersebut, mendapat dukungan masyarakat, bahkan tak sedikit yang menyampaikan harapan agar anggarannya tak dikorupsi.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali mulai 3–20 Juli 2021. Langkah ini diambil untuk menekan peningkatan kasus positif Covid-19.
"Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat, APBN akan memberikan tambahan perlindungan terutama bagi masyarakat terbawah," kata Sri Mulyani, dalam unggahan di akun Instagramnya, @smindrawati, di Jakarta, Sabtu (3/7/2021).
Dia menjelaskan, Bantuan Sosial Tunai akan diperpanjang selama dua bulan untuk 10 juta penerima dengan total anggaran Rp6,1 triliun.
Stimulus diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga dan subsidi biaya abodemen bagi pelaku usaha juga akan diperpanjang dari 6 bulan ke 9 bulan. Artinya akan diberikan diskon sampai September 2021. Total anggaran yang dialokasi mencapai Rp 2,33T.
Menurut Menkeu, pemerintah juga akan melakukan percepatan penyaluran BLT Desa serta penyaluran PKH dan Kartu Sembako. Hal ini diharapkan dapat memberikan ketahanan sosial bagi masyarakat yang sangat terdampak akan pelaksanaan PPKM Darurat.
Untuk kalangan UMKM, Pemerintah akan menambah target penerima baru bantuan produktif hingga 3 juta penerima. Selain itu, program kartu Pra Kerja juga akan dilanjutkan.
"Tambahan dukungan APBN untuk PPKM Darurat akan terus dikomunikasikan dengan menteri terkait sehingga dana APBN dapat tepat sasaran dan efektif dalam penyalurannya," ujar Sri Mulyani.
Menkeu menekankan, akan terus mempercepat pelaksanaan program vaksinasi agar dapat sesegera mungkin memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyakarat. Saat ini program vaksinasi sudah mencapai 1 juta dosis per hari dan akan terus ditingkatkan hingga 2 juta dosis per hari.
Mari kita bersama-sama berjuang melawan Covid-19 dengan menekan laju penyebaran kasus positif Covid-19, tidak lengah dan tidak lelah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Terapkan terus 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi mobilitas).
Menanggapi unggahan Menkeu, banyak netizen yang memberikan dukungan dan mengapresiasi upaya pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan melindungi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.
Namun tak sedikit juga yang berharap agar penyaluran APBN untuk masyarakat yang terdampak PPKM Darurat betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak dikorupsi.
"Lihat gini rasanya pengen nangis ???????????? satu sisi bersyukur bgt lihat perjuangan pemerintah dalam penangganan pandemic ini tapi di sisi lain teringat dengan sekelompok org yg masih memikirkan diri sendiri. Semoga apa yg pemerintah pusat perintahkan bisa berjalan lancar, sungguh ironis dengan tangan² yg tidak melakukannya dengan amanah dan bertanggung jawab. Berharap bisa sampai kepada yg memang membutuhkan secara kemanusiaan, bukan kebutuhan berdasarkan kepuasan dan keserakahan ????????????????," kata netizen dengan akun @gretobing.
"Semoga jelas dan terkontribusi dengan benar -bukan masuk ke kantong2 yang tidak ber perikemanusiaan," ujar akun instagram @paman_gobell.
"Tuhan memberkati pakJokowi, ibu Sri M dan semua para pembantu presiden," kata netizen dengan akun Instagram @melanton_s.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
