JAKARTA, iNews.id – Mulai hari ini, pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Tahun 2021 resmi dimulai. Sebanyak 570 instansi pemerintah turut berpartisipasi untuk merekrut CPNS dan PPPK.
“570 instansi pemerintah tersebut terdiri dari 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota,” kata Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Katmoko Ari Sambodo, Rabu (30/6/2021).
Menurut dia, ke-570 instansi pemerintah tersebut akan merekrut 689.623 formasi kebutuhan ASN. Ari juga mengingatkan agar calon pelamar dapat mempelajari terlebih dahulu mengenai jalur dan formasi yang akan diambil. Terkait jalur, dapat dipelajari melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.
Kebijakan dimaksud adalah Peraturan Menteri PANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS, PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional. Sedangkan, informasi terkait formasi dapat dilihat di persyaratan dan ketentuan di masing-masing instansi yang akan dilamar.
“Hal ini menjadi penting untuk dipahami, karena pelamar hanya dapat memilih satu jalur dan satu formasi, dan tidak dapat diubah ketika sudah dilakukan pendaftaran,” ungkap Ari.
Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK Guru maupun PPK non Guru dibuka mulai 30 Juni hingga 21 Juli 2021 secara serentak. Pendaftaran dilakukan pada Portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/.
Berikut Daftar 570 Instansi Pemerintah yang membuka pendaftaran untuk CPNS dan PPPK
53 Kementerian dan Lembaga
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Luar Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.Kementerian Pertanian
11.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12.Kementerian Perhubungan
13.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
14.Kementerian Kesehatan
15.Kementerian Agama
16.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17.Kementerian Kelautan dan Perikanan
18.Kementerian Komunikasi dan Informatika
19.Kementerian Perdagangan
20.Kementerian Perindustrian
21.Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
22.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
23.Kejaksaan Agung
24.Badan Intelijen Negara
25.Sekretariat Jenderal MPR RI
26.Sekretariat Jenderal DPR RI
27.Mahkamah Agung RI
28.Badan Pemeriksa Keuangan
29.Badan Siber dan Sandi Negara
30.Badan Kepegawaian Negara
31.Badan Pusat Statistik
32.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
33.Badan Informasi Geospasial
34.Badan Kependudukan dan KB Nasional
35.Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
36.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37.Perpustakaan Nasional RI
38.Badan Standardisasi Nasional
39.Badan Pengawas Obat dan Makanan
40.Lembaga Ketahanan Nasional RI
41.Kepolisian Negara
42.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
43.Badan Narkotika Nasional
44.Setjen Komnas HAM
45.Setjen Dewan Perwakilan Daerah
46.Badan Keamanan Laut RI
47.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
48.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
49.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
50.Badan Pengawas Pemilihan Umum
51.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
52.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
53.Badan Riset dan Inovasi Nasional
33 Pemerintah Provinsi
1. Pemerintah Aceh
2. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara
3. Pemerintah Provinsi Riau
4. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat
5. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan
6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Pemerintah Provinsi Bengkulu
8. Pemerintah Provinsi Lampung
9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10.Pemerintah Provinsi Jawa Barat
11.Pemerintah Provinsi Banten
12.Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
13.Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
14.Pemerintah Provinsi Jawa Timur
15.Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
16.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
17.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
18.Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
19.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
20.Pemerintah Provinsi Gorontalo
21.Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
22.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
23.Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
24.Pemerintah Provinsi Bali
25.Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
26.Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
27.Pemerintah Provinsi Maluku
28.Pemerintah Provinsi Maluku Utara
29.Pemerintah Provinsi Papua
30.Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
31.Pemerintah Provinsi Papua Barat
32.Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
33.Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Selanjutnya untuk daftar 395 Pemerintah Kabupaten dan 89 Pemerintah Kota, dapat dicek di situs SSCASN.BKN.go.id.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
