KABUPATEN CIREBON, iNews.id - Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon berdasarkan data dari Dinas Sosial tercatat pada bulan Juni sebanyak 1,5 juta jiwa, bulan Agustus sebanyak 1,9 juta jiwa, bulan September 1,8 juta jiwa dan bulan Oktober sebanyak 1,7 juta jiwa.
Dinas Sosial sendiri menurut Iis Krisnandar selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, terus melakukan verifikasi dan validasi supaya nantinya DTKS setiap bulan, hal ini diharapkan bisa menghasilkan data yang tepat.
"Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya memecahkan persoalan tentang kemiskinan yang jumlahnya lebih dari setengah jumlah penduduk yakni 1,7 juta jiwa dari jumlah total penduduk Kabupaten Cirebon yang berjumlah 2,2 juta jiwa," ujar Iis, Senin (15/11/2021).
Dikatakan Iis, pendemi Covid-19 menjadi penyebab utama bertambahnya jumlah masyarakat miskin di daerah yang berada di ujung timur provinsi Jawa Barat ini.
"sejumlah upaya telah dilakukan pihaknya guna mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya melakukan pendataan dengan cara verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi persoalan dalam pendistribusian bantuan," katanya.
Kalau sudah ada pendataan yang baik dan seluruhnya sudah terverifikasi dan validasi, lanjut Iis, jadi bantuan sosial yang dibeeikan akan tepat sasaran tidak mengarah pada penyimpangan pendistribusian.
"verifikasi dan validasi sangat diperlukan dalam upaya membentuk kerangka arah kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga dari masing-masing SKPD yang dikomandoi oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) bisa mengarahkan program akselerasi percepatan pengentasan kemiskinan," terangnya.
Iis juga mengatakan, Jika ingin ada kebijakan yang terarah maka harus diperbaiki DTKS nya, cara pengentasan kemiskinan juga harus melalui lintas SKPD agar terbentuk akselerasinya.
Banyak persoalan perihal persoalan di dalam DTKS, diterangkannya karena NIK KTP tidak valid ada juga NIK KTP ganda ada juga NIK KTP tidak diketemukan dan ada NIK KTP tidak padan.
“Dalam rangka mendapatkan kepastian data untuk DTKS rata-rata persoalannya dari NIK KTP,” pungkas Iis.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
