BANDUNG, iNews.id - Terancam nganggur, ribuan tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes honorer di Provinsi Jawa Barat gruduk Gedung Sate menuntut Ridwan Kamil turun tangan.
Mereka resah karena terancam kehilangan pekerjaan alias menganggur menyusul rencana penerapan kebijakan penghapusan tenaga kerja kontrak (TKK) pada November 2023. Mereka menuntut Gubernur Jabar Ridwan Kamil turun tangan menyelesaikan masalah itu.
Tuntutan tersebut disampaikan ribuan nakes saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Para nakes wajar menuntut diangkat PPPK karena mereka telah mengabdi puluhan tahun dan berjuang mati-matian selama pandemi Covid-19.
Salah satu cara agar nakes honorer tidak kehilangan pekerjaan adalah mengangkat status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasyankes Suhendri mengatakan, para nakes yang berujuk rasa datang dari berbagai daerah di Jabar, mulai Bandung, Karawang, Bekasi, Subang, Tasikmalaya, hingga Pangandaran ini. Mereka menuntut diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK.
"Jangan sampai tenaga honorer yang sudah mengabdi lama ini kemudian hilang pekerjaannya dikarenakan kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer yang dimulai tahun depan," kata Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasyankes, Jumat (5/8/2022).
Suhendri menyatakan, aksi unjuk rasa sengaja digelar karena langkah persuasif yang telah ditempuh hingga kini belum membuahkan hasil yang diharapkan. "Kami di setiap kabupaten/kota sudah melakukan sesuatu untuk konsolidasi persuasif dan sampai sekarang belum menghasilka sesuatu yang berpihak kepada kami," ujarnya.
Suhendri juga mengatakan bahwa para nakes honorer yang berunjuk rasa ini telah bekerja mati-matian menyelamatkan masyarakat, khususunya saat pandemi COVID-19 melanda Jabar.
Terlebih, kata Suhendri, para nakes honorer ini tidak hanya bekerja di fasilitas kesehatan besar, melainkan juga fasilitas kesehatan kecil, seperti Posyandu.
"Oleh karenanya, kami dari non-ASN nakes maupun non-nakes yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan diakomodir dan diangkat sebagai ASN," tutur Suhendri.
Persoalan yang dihadapi nakes honorer di Jabar, kata Suhendri, bukan hanya sebatas status pekerjaan. Lebih dari itu, kata dia, tingkat kesejahteraan nakes honorer pun terbilang masih rendah. "Sampai saat ini, kami intinya masih mendapatkan upah atau honor di bawah layak," ucap Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasyankes.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
