Pelantikan Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Pengamat Soroti Paradoks Kritik dan Kekuasaan Prabowo

CIREBON, iNewsCirebon.id– Pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto menuai perhatian pengamat politik. Penunjukan tersebut dinilai menghadirkan paradoks, mengingat Rocky selama ini dikenal sebagai sosok yang vokal mengkritik pemerintah.

Pengamat politik alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Heru Subagia, menilai masuknya Rocky ke lingkaran kekuasaan perlu dicermati secara menyeluruh, terutama terkait konsistensi sikap kritis dan independensi pemikiran seorang intelektual ketika berada di dalam pemerintahan.

Dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026), Heru mempertanyakan bagaimana seorang pengamat yang selama ini dikenal kritis dapat menjalankan fungsi penasihat presiden di tengah dinamika hubungan pemerintah dengan para pengamat dan pakar.

Heru menyebut, selama ini Prabowo menunjukkan sikap yang tidak selalu bersahabat terhadap kritik dari kalangan pengamat dan pakar. Bahkan, menurut Heru, terdapat pernyataan Prabowo yang menyebut para pengamat atau pakar yang dianggap terlalu pintar dengan istilah tertentu.

“Justru karena kepintarannya menjadi goblok. Ini menjadi landasan argumentasi saya untuk menjawab bagaimana seorang Rocky Gerung sebenarnya sudah tidak layak dan pantas menjadi bagian dari lingkaran penasihat pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Heru.

Heru menilai, posisi Wantimpres seharusnya memberikan ruang bagi pemikiran kritis dan masukan substantif kepada presiden, baik diminta maupun tidak. Namun, ia mempertanyakan apakah pemikiran Rocky Gerung nantinya benar-benar akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, terdapat paradoks ketika seorang tokoh yang selama ini dikenal sebagai pengkritik justru masuk ke dalam struktur penasihat kekuasaan.

Heru bahkan mengkhawatirkan keberadaan Rocky hanya menjadi simbol akademis dan intelektual untuk memberikan legitimasi terhadap pemerintahan, tanpa diikuti ruang kebebasan menyampaikan pandangan yang berbeda.

“Pada akhirnya, Rocky Gerung harus memberikan masukan dan nasihat sesuai tugasnya, baik diminta maupun tidak. Jangan sampai hanya menjadi pajangan, sebatas legitimasi intelektual dalam kepentingan politik,” ungkapnya.

Ia juga menilai langkah Presiden Prabowo merangkul sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang politik perlu dilihat dalam konteks konsolidasi kekuasaan.

Editor: Rebecca