Pecah! Oknum Pajak Jakut Kena OTT KPK, Gepokan Uang Ratusan Juta - Valas Disita, Kemenkeu Buka Suara

JAKARTA, iNewsCirebon.id – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan pernyataan resmi menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum pegawainya di wilayah Jakarta Utara. Dalam OTT KPK tersebut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan sejumlah mata uang asing.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyatakan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya langkah hukum yang diambil oleh lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga

OTT KPK Pegawai Pajak, Bongkar Skandal Kotor Diskon Pajak  

"Proses penanganan perkara saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan KPK. Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegas Rosmauli dalam keterangan resminya, Sabtu (10/1/2026).

Komitmen Kooperatif dan Sanksi Tegas

Rosmauli memastikan DJP akan bersikap kooperatif dalam membantu penyidikan, termasuk dalam penyediaan data atau informasi yang dibutuhkan oleh penyidik KPK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan, pimpinan DJP tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktik penyimpangan wewenang.

Langkah disiplin internal pun telah disiapkan. Jika oknum tersebut terbukti secara sah melakukan pelanggaran pidana atau kode etik di persidangan nanti, sanksi pemecatan sudah menanti.

Baca Juga

KPK OTT 8 Orang di Jakut, Oknum Pegawai Pajak dan Wajib Pajak Melongo saat Dicokok

"Jika terbukti bersalah, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian tetap bagi pegawai atau pejabat yang terlibat," tambahnya.

Memperketat Pengawasan Internal

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi internal DJP untuk memperkuat sistem pengawasan. Penegakan kode etik disebut sebagai harga mati demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola pendapatan negara.

Rosmauli juga mengimbau seluruh jajaran pegawai pajak untuk tetap teguh menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk praktik suap maupun gratifikasi.

Baca Juga

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, 10 Orang Diamankan!

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembersihan internal guna memastikan pelayanan kepada wajib pajak tetap transparan, profesional, dan bebas dari pungutan liar," tutupnya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta