Amuk Massa di Jakarta Menjadi Bukti Bahwa Polri Sedang Mengalami Krisis Kepercayaan dari Masyarakat

JAKARTA, iNewsCirebon.id - Saat ini, kepolisian  sedang menghadapi krisis kepercayaan yang serius.

Gelombang protes massa yang terus menjalar hingga ke penyerangan ke beberapa kantor polisi di Jakarta di Polda Meto Jaya, Markas Brimob Kwitang Jakarta dan beberapa kantor Polisi di daerah bahkan Polres Jakarta Pusat juga ikut dibakar  Sabtu pagi(30/8/2025) menjadi tolok ukurnya.

Baca Juga

Api Lilin dan Tabur Bunga Iringi Aksi Damai Mahasiswa & Ojol Depan Polres Cirebon Kota

Sekertaris Jenderal (Sekjend) Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Azmi Syahputra menjelaskan, dari perspektif hukum,  Kapolri adalah pemegang otoritas dan  penanggung jawab keamanan nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Polri. 

Karenaya, bila markas kepolisian sendiri tidak aman, maka legitimasi dan wibawa negara jelas dipertaruhkan.

“Ketika kantor polisi sendiri tidak lagi aman, yang terguncang bukan sekadar tembok institusi,  Kapolri sebagai penanggung jawab keamanan nasional perlu menunjukkan jiwa satria negarawan,  berani bertanggung jawab penuh, bahkan bila itu sekalipun menyerahkan mandat, ajukan mundur dari jabatannya," ujar Azmi Syaputra yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Baca Juga

Dari Donor Darah hingga Renovasi Rumah: Polres Cirebon Kota Tunjukkan Dedikasi di HUT Bhayangkara

Dia menambahkan, keberanian seorang pemimpin diukur bukan hanya dari kemampuannya bertahan, tetapi juga dari kesediaannya mundur bila itu menjadi jalan terbaik untuk memulihkan kepercayaan publik.

Sebab, Polri bisa diganti pimpinannya, tapi kepercayaan rakyat yang hilang jauh lebih sulit dikembalikan. Namun, saat ini juga Kapolri harus membaca situasi ini secara sosiologis, masyarakat tidak hanya kecewa, bahkan marah pada sebuah insiden pemicu kejadian protes dan demonya komponen masyarakat.

"Tetapi ini sebab akibat akumulasi rasa ketidakadilan, ketimpangan, dan kekecewaan terhadap aparat penegak hukum dan ulah oknum penyelenggara negara. Maka yang dibutuhkan bukan sekadar pengamanan represif, melainkan kepemimpinan yang berani mengambil tanggung jawab moral di hadapan rakyat," tukasnya.

Baca Juga

BREAKINGNEWS : Tebing Eks Galian C di Argasunya Cirebon Longsor, Dua Penambang Pasir Tertimbun

Dalam tradisi kenegarawanan, kata Azmi, keberanian seorang pemimpin diukur bukan hanya dari kemampuannya bertahan, tetapi juga dari kesediaannya mundur bila itu menjadi jalan terbaik untuk memulihkan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, menyikapinya, pilihan ada di tangan Presiden dan Kapolri apakah melakukan reset kepemimpinan Kapolri atau menghadirkan strategi baru yang lebih manusiawi, transparan, dan akuntabel. 

Kapolri punya pilihan untuk kesediaannya mundur secara sukarela,  bila itu menjadi jalan terbaik untuk memulihkan kepercayaan publik. 

Baca Juga

Kisah Yurika Dianisyah, Gadis Cantik Hafal Alquran 13 Juz Lolos jadi Polisi Pengiriman Cirebon

Oleh karena itu, pilihan ada di tangan Presiden dan Kapolri, harus segera mengambil sikap, apakah melakukan reset kepemimpinan, atau menghadirkan strategi baru yang lebih manusiawi, transparan, dan akuntabel dan berkomunikasi dengan masyarakat.
 
Yang jelas, Kalau kantor polisi dan markas Brimob saja gagal dijaga, maka yang runtuh bukan hanya tembok institusi, melainkan fondasi keamanan negara. Dan bila fondasi keamanan itu goyah akan berdampak pada kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan hilang. 

"Inilah titik paling berbahaya, ketika rakyat tidak lagi percaya, negara bukan hanya menghadapi kerusuhan di jalanan, tapi ancaman delegitimasi yang dapat  mengguncang keberlangsungan kekuasaan itu sendiri,” pungkasnya.

Editor : Miftahudin