Total 3.193 Berhasil Ditertibkan OJK, Fintech Ilegal Masih Terus Bermunculan

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi telah menindak 3.193 financial technology (fintech) ilegal dalam tiga tahun terakhir.

"Satgas Waspada Investasi OJK terus melakukan penyisiran dan penindakan terhadap fintech ilegal. Setidaknya sejak 2018 sudah 3.193 fintech ilegal yang berhasil ditindak," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Riswinandi, di Jakarta, Senin (21/6/2021).

Baca Juga

OJK Cirebon Dukung Kebijakan Pemerintah Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM

Menurut dia, penertiban Fintech ilegal masih menjadi pekerjaan rumah bersama, karena terus bermunculan. Itu sebabnya, OJK dan pihak terkait terus melakukan penyisiran dan penindakan terhadap fintech ilegal. 

Riswinandi menjelaskan, sistem pengawasan di internal OJK juga sedang diupgrade. Kami sedang membangun Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL), yakni pengawasan dengan memanfaatkan sistem informasi. 

"Progresnya saat ini sudah sekitar 80an perusahaan yang terkoneksi/terintegrasi ke PUSDAFIL dan tentunya integrasi ini masih terus berjalan," ujar Riswinandi.

Baca Juga

Kinerja Sektor Jasa Keuangan Ciayumajakuning Stabil dan Bertumbuh Positif hingga Triwulan III 2024

Dia memaparkan, dengan PUSDAFIL nantinya transaksi seluruh Fintech P2P dapat dimonitor dan diawasi secara langsung oleh OJK baik itu pengawasan terhadap limit pinjaman, monitor TKB90 (Tingkat Keberhasilan 90 hari), kepatuhan wilayah penyaluran pinjaman dan lainnya. Diharapkan dengan hadirnya sistem pengawasan ini nantinya dapat semakin memperkuat pengawasan fintech.

"Dari sisi regulasi, kami juga sedang melakukan review sekaligus pembaharuan pada POJK 77/2016 mengenai Fintech P2P Lending. Beberapa hal yang nantinya akan kami sesuaikan dan perbaiki tentunya mengikuti perkembangan industri Fintech P2P dalam beberapa tahun terakhir," ungkap Riswinandi.

Terutama terkait ketentuan permodalan, governance, manajemen risiko, perizinan dan kelembagaan, serta kami ingin mendorong P2P agar dapat lebih resilience dan memiliki kualitas yang baik untuk bersaing secara sehat.

Baca Juga

OJK Bergabung dengan GAIP, Perkuat Kolaborasi Hadapi Tantangan Perasuransian di Asia

"Di samping itu upaya literasi tetap harus ditingkatkan agar masyarakat pengguna P2P dapat lebih mengetahui Platform P2P yang terdaftar dan berizin dari OJK," kata Riswinandi. 

Editor : Miftahudin