Pemerintah Didesak Tidak Lagi Beri Anggaran ke Keraton Kasepuhan

KOTA CIREBON, iNews.id - R Ardhy Kusumah yang merupakan putra dari Ratu Raja Siti Hadimah (anak Sultan Sepuh XII/ Raja Alexander Natadiningrat.red) atau Paman dari PRA Arif Natadiningrat meminta kepada Pemerintah baik Pemerintah Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Kementrian Pariwisata untuk menghentikan sementara bantuan untuk pemeliharaan cagar budaya kepada Keraton Kasepuhan. 
Pasalnya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh badan pengelola Keraton Kasepuhan dalam kondisi carut marut.

"Selama ini pihak pengelola Keraton Kasepuhan, dalam hal ini puncak pimpinan nya adalah Lukman sebagai Sultan, ditengarai tidak transparan dalam penggunaan anggaran, untuk itu kami dari keluarga Keraton Kasepuhan meminta Pemerintah untuk menghentikan sementara bantuan kepada Keraton, sebelum dilakukan audit oleh BKP," ujar Ardhy, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler nya, Jumat (22/10/2021).

Baca Juga

Kabar Duka : Raden Ayu Irawati Pakuningrat Meninggal Dunia

Lebih lanjut Ardhy mengatakan, carut marutnya penataan keuangan di dalam Kraton Kasepuhan saat ini terlihat dari kondisi Keraton Kasepuhan yang terkesan tidak bersih dan berdasarkan informasi yang didapat, ada beberapa abdi dalam yang belum menerima hak nya hingga saat ini.

"Saya berbicara ini bukan untuk kepentingan saya, karena selama ini juga saya tidak mencari hidup di dalam Keraton, saya cuma prihatin dengan kondisi Keraton saat ini, dan ini semua saya lakukan untuk kebaikan bersama," katanya.

Ardhy juga mengaku sudah melayangkan surat kepada Walikota, Kejakasan Negeri, Gubernur, Kementrian Pariwisata, BPK bahkan sampai ke Presiden untuk mengentikan dulu bantuan kepada Keraton Kasepuhan sebelum dilakukan audit. Karena dengan audit ini, Pengelola Kraton akan bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

Baca Juga

Dlugdag Tradisi Pukul Bedug Serentak di 3 Keraton Cirebon, Pertanda Masuknya Bulan Suci Ramadan

"Yang saya tahu, pada tahun 2020, Keraton Kasepuhan mendapatkan Kompensasi dari tidak adanya pasar Muludan di Keraton Kasepuhan sebesar Rp 50 Juta, kalau tahun ini juga dapat, saya minta Pak Walikota untuk Di pending dulu, sebelum adanya audit eksternal," tutupnya.

Editor : Miftahudin