CIREBON, iNewsCirebon.id– Jumlah warga yang terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat, terus bertambah. Hingga Kamis (22/10/2026), tercatat sebanyak 331 orang mengalami gangguan kesehatan, dengan 199 orang di antaranya menjalani rawat inap.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, mengatakan penanganan para korban dilakukan secara terpadu di delapan rumah sakit, satu klinik, dan dua puskesmas. Selain memastikan pasien memperoleh perawatan medis, petugas juga melakukan langkah antisipasi untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya jumlah korban.
Dari total korban tersebut, sebanyak 121 orang menjalani rawat jalan. Sementara itu, penyebab pasti kejadian masih dalam penyelidikan, termasuk melalui pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah sampel yang telah dikumpulkan petugas.
Sop Telur Puyuh Dikeluhkan Berasa Asam
Dalam penelusuran awal, menu sop telur puyuh menjadi salah satu makanan yang banyak dikeluhkan korban. Sejumlah pasien mengaku kuah sop tersebut memiliki rasa asam. Bahkan, seorang guru dilaporkan mengalami diare setelah mencicipi kuah makanan itu, meskipun tidak memakan telur puyuhnya.
Guru tersebut sempat mengingatkan para siswa agar tidak mengonsumsi makanan setelah merasakan kejanggalan pada rasanya. Meski demikian, Dinas Kesehatan belum menyimpulkan bahwa sop telur puyuh menjadi sumber penyebab dugaan keracunan.
Untuk memastikan penyebabnya, petugas telah mengambil sampel makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sampel muntahan pasien dari RS Siloam, serta sampel tinja pasien dari RS Ciremai. Seluruh sampel dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Siti Maria menyebutkan, hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan baru dapat diketahui paling cepat dalam 14 hari. Pemeriksaan awal terhadap sejumlah pasien juga menemukan peningkatan sel darah putih atau leukositosis. Namun, temuan tersebut belum cukup untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para korban.
Penelusuran Dilakukan di 28 Institusi Pendidikan
Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan dan puskesmas turut menelusuri penerima program MBG di 28 institusi pendidikan. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah jenjang, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga tempat penitipan anak atau daycare.
Penelusuran tidak hanya menyasar siswa yang menyantap makanan di sekolah, tetapi juga anggota keluarga yang ikut mengonsumsi makanan setelah dibawa pulang. Pemantauan juga dilakukan terhadap penerima MBG di posyandu, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dalam laporan awal, tiga balita turut dilaporkan terdampak. Sementara itu, berdasarkan hasil penelusuran yang disampaikan Dinas Kesehatan, belum ditemukan laporan kasus pada ibu hamil maupun ibu menyusui.
Dinas Kesehatan juga mengklarifikasi kabar mengenai adanya korban meninggal dunia yang beredar di media sosial. Berdasarkan konfirmasi kepada puskesmas, petugas lapangan, dan kader, informasi tersebut tidak sesuai dengan hasil penelusuran saat itu.
Dugaan Kelalaian dalam Pengolahan Makanan Diselidiki
Selain menelusuri kemungkinan kontaminasi, Dinas Kesehatan juga mendalami proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan MBG. Siti Maria menyatakan kemungkinan faktor kelalaian manusia atau human error belum dapat dikesampingkan, tetapi belum ada kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran prosedur.
Menurutnya, makanan MBG seharusnya dikonsumsi maksimal empat jam setelah selesai dimasak. Karena itu, waktu memasak, pengiriman ke sekolah, serta waktu makanan dikonsumsi menjadi bagian penting dalam proses penelusuran.
Risiko keamanan pangan juga perlu diperhatikan apabila makanan dibawa pulang dan baru disantap setelah melewati batas waktu yang dianjurkan.
Siti Maria menjelaskan, SPPG penyedia makanan tersebut sebelumnya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Indeks kesehatan lingkungan dalam pemeriksaan terdahulu juga tercatat di atas 80 persen.
Namun, kepemilikan sertifikat dan pelatihan higiene sanitasi tidak serta-merta menjamin makanan aman apabila prosedur operasional standar tidak diterapkan secara konsisten.
Dinas Kesehatan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan melanjutkan penyelidikan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan. Pemerintah Kota Cirebon juga akan berkonsultasi mengenai kemungkinan penetapan status kejadian luar biasa (KLB) atas peristiwa tersebut.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
