“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan seluruh fasilitas kesehatan. Perlu ada prosedur yang jelas ketika terjadi kejadian luar biasa, termasuk mekanisme penerimaan pasien, penanganan darurat, rujukan, serta koordinasi ant rumah sakit. Jangan sampai keluarga yang sedang panik justru menghadapi hambatan pelayanan,” katanya.
Selain persoalan pelayanan kesehatan, Heru meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan makanan, standar kebersihan dapur SPPG, distribusi makanan, hingga pengawasan kualitas sebelum makanan dikonsumsi para penerima manfaat.
Ia menegaskan, keselamatan penerima manfaat harus menjadi standar yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program MBG wajib menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Heru juga mendorong agar hasil pemeriksaan sampel makanan dan penyelidikan terhadap dugaan keracunan tersebut disampaikan secara transparan kepada publik. Apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian, ia meminta pihak berwenang menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Program MBG harus memiliki komitmen zero incident, yakni keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama. Jangan hanya berorientasi pada jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga pastikan kualitas, keamanan, dan kelayakannya benar-benar terjaga,” tegasnya.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
