Cirebon, iNewsCirebon.id - Satgas Pengendalian Harga Beras terus bergerak agresif mengawal stabilitas harga kebutuhan pokok. Sejak dibentuk pada 18 November 2025, sederet langkah digencarkan dan mulai menunjukkan hasil. Harga beras di zona timur Indonesia, khususnya Zona I dan II, kini stabil dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Namun kerja Satgas belum selesai. Zona III Papua–Maluku masih menjadi pekerjaan tersulit, karena harga beras di wilayah tersebut tetap bertahan di atas HET. Kondisi geografis ekstrem membuat distribusi beras tak semudah di wilayah lain.
Selama 49 hari bekerja, Satgas telah melakukan 35.105 kali pengawasan harga, rata-rata 731 titik per hari. Sebanyak 920 teguran dilayangkan kepada pedagang yang nekat menjual beras Premium, Medium, atau SPHP di atas HET.
Data dari Posko Satgas yang diperkuat SP2KP Kemendag dan BPS menunjukkan harga di Zona I dan II telah terkendali. Bahkan sejak Oktober, beras tak lagi menjadi penyumbang inflasi daerah.
Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menegaskan, medan berat dan mahalnya biaya logistik menjadi biang kerok tingginya harga beras di kawasan tersebut.
“Banyak wilayah Papua Raya hanya bisa ditembus pesawat kecil. Jadwal transportasi terbatas, biaya angkut bisa dua kali lipat. Belum lagi 28 kabupaten/kota belum punya Gudang Bulog,” ujar Ade.
Cuaca ekstrem dan potensi gangguan keamanan di beberapa wilayah juga memperparah situasi. Kondisi ini membuat distribusi beras kerap tertunda bahkan terhenti.
Sejumlah langkah cepat ditempuh, mulai dari pemetaan wilayah yang harga berasnya tinggi, hingga koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menambah trayek Tol Laut, Jembatan Udara, dan Perintis Darat.
Salah satu terobosan penting adalah pembangunan 32 gudang filial di 28 kabupaten/kota yang belum memiliki Gudang Bulog. Gudang ini memanfaatkan aset Polri, Pemda, KPU, hingga pinjam pakai masyarakat.
Satgas juga menggandeng Badan Pangan Nasional (Bapanas). Hasilnya, biaya transportasi, movement, overstapel, hingga asuransi untuk SPHP kini masuk dalam Harga Pembelian Beras (HPB). Dengan begitu, BULOG bisa menyalurkan beras tanpa terbebani biaya tinggi, sehingga SPHP dapat dijual sesuai HET.
Target Satgas cukup besar: 4.634 ton beras SPHP untuk 42 kabupaten/kota di Papua Raya hingga akhir Desember, sekaligus menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Untuk mengejar target itu, Satgas berjibaku menembus lokasi-lokasi ekstrem seperti Wamena, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Sorong, hingga Biak. Pasokan udara dikirim ke Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, dan Intan Jaya, sementara kapal perintis membawa beras ke Kaimana, Wondama, Bintuni, Memberamo Raya, dan Fakfak.
Hasilnya mulai terlihat. Per 9 Desember 2025, Satgas telah menyalurkan 2.181,5 ton beras SPHP, atau 47,08 persen dari target, termasuk penyaluran serentak sebanyak 827,5 ton.
“Dengan percepatan ini, kami berharap saudara-saudara kita di Papua Raya bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau di akhir tahun,” tutur Ade.
Editor : Rebecca
Artikel Terkait
