JAKARTA, iNewsCirebon.id - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai perubahan besar dalam tata kelola pupuk di Indonesia. PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat, reformasi kebijakan pupuk subsidi membuat distribusi pupuk kini lebih efisien dan tepat waktu, sehingga petani bisa mendapat pasokan sesuai musim tanam.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyebut reformasi besar terjadi setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025. Kedua regulasi ini menyederhanakan 145 aturan lama yang dinilai tumpang tindih dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“Rantai distribusi kini jauh lebih pendek dan efisien. Petani bisa menebus pupuk melalui empat titik serah, yaitu pengecer, koperasi, gapoktan, dan pokdakan. Ini membuat pupuk lebih mudah dijangkau,” kata Rahmad di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Efisiensi ini berdampak langsung terhadap kecepatan penyaluran. Untuk pertama kalinya, penyaluran pupuk subsidi bisa dimulai tepat pada 1 Januari 2025, memastikan ketersediaan pupuk di awal musim tanam. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia menyalurkan 6,14 juta ton pupuk subsidi, atau 64 persen dari total alokasi nasional 9,55 juta ton. Capaian ini meningkat 10 persen dibanding periode sama tahun lalu, dan naik 23 persen dibanding tahun 2023.
Perbaikan tata kelola pupuk ini juga berkontribusi pada meningkatnya produktivitas pertanian nasional. Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York bahkan menyebut tahun 2025 sebagai “tonggak sejarah baru”, di mana Indonesia mencapai swasembada pangan dan mulai mengekspor beras ke sejumlah negara.
Ke depan, Pupuk Indonesia berfokus menjaga ketersediaan pupuk di tingkat pengecer dan memastikan distribusi tetap lancar, terutama di masa tanam. “Kami terus memastikan pupuk tersedia dan tepat sasaran agar produktivitas pertanian semakin meningkat,” ujar Rahmad.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
