JAKARTA, iNewsCirebon.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menuntut tindakan tegas terhadap produsen minyak goreng MinyaKita yang terbukti mengurangi volume isi kemasan. Ia menegaskan bahwa pelanggaran ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga termasuk tindak pidana yang harus diproses secara hukum.
Pria yang akrab disapa Hero ini meminta pemerintah tidak hanya menutup pabrik produsen yang terbukti curang, tetapi juga memastikan mereka mendapat sanksi hukum yang setimpal.
"Selain harus segera dicabut izinnya, saya kira Pak Menteri sudah memahami situasi ini. Aparatur yang berwenang harus segera menutup pabrik, mencabut pola kerja sama, serta memberikan sanksi tegas," ujar Hero dalam keterangannya, Rabu (12/3)
Hero mendesak Menteri Perdagangan segera menindaklanjuti kasus ini dengan mengusut produsen yang melakukan praktik curang tersebut. Menurutnya, kasus ini bukan sekadar insiden biasa, melainkan kejahatan yang telah terorganisasi dan berpotensi merugikan masyarakat luas.
Selain kasus di Depok, Hero juga mengungkap bahwa ada dugaan pelanggaran serupa yang dilakukan oleh perusahaan MinyaKita di Karawang, Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak cepat untuk menertibkan para pelaku yang telah menyalahgunakan kepercayaan publik.
"Selain sanksi administratif, kasus ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum karena termasuk dalam kategori pemalsuan. Ini bukan hanya soal bisnis yang curang, tapi juga merugikan konsumen secara langsung," tegasnya.
Hero menambahkan bahwa kasus pengurangan volume minyak goreng dalam kemasan MinyaKita mencuat di tengah banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian isi dengan takaran yang tertera di kemasan. Ia mengingatkan bahwa jika tidak segera ditangani, kasus ini bisa semakin merugikan konsumen, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri, di mana kebutuhan minyak goreng meningkat drastis.
"Kami mendorong pemerintah untuk bertindak cepat agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan. Jangan sampai praktik curang ini terus berlanjut dan mencederai kepercayaan publik terhadap program minyak goreng bersubsidi," pungkasnya.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
