KABUPATEN CIREBON, iNewsCirebon.id – Program pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendukung kelompok nelayan melalui penyaluran benih ikan bandeng memicu kontroversi. Beberapa pihak menilai penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran, terutama di Desa Wanakaya, Kecamatan Gunungjati.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Cirebon, Erus Rusmana, mengungkapkan pada Senin (30/9/2024), bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan melalui berbagai program strategis, salah satunya budi daya ikan bandeng yang berkelanjutan.
“Kami berkomitmen memperhatikan nasib nelayan melalui berbagai program strategis,” kata Erus.
Namun, program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan para petani tambak ini mendapat sorotan. Salah seorang petani tambak di Desa Wanakaya, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pendistribusian benih ikan yang dinilai tidak adil.
"Harusnya bantuan tersebut untuk yang memiliki tambak, tapi ada beberapa orang yang tidak memiliki tambak kok justru dapat juga, ini aneh," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa ada penerima bantuan yang justru memperjualbelikan benih tersebut, meski seharusnya digunakan untuk budidaya.
"Saya lihat sendiri, bibit ikan dijual dengan harga ratusan ribu per boknya. Mereka yang benar-benar punya tambak malah tidak dapat bantuan," keluhnya.
Petani tambak tersebut berharap agar lebih selektif dalam menentukan penerima bantuan, sehingga tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Menanggapi hal ini, penyuluh lapangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Ria, membenarkan bahwa kelompok di Desa Wanakaya telah menerima bantuan. Namun, ia mengaku belum mengetahui adanya penyimpangan dalam penyaluran benih tersebut.
"Betul, ada tiga kelompok di Desa Pasindangan, Jatimerta, dan Wanakaya yang sudah menerima masing-masing 1.250 benih ikan bandeng, sudah diterima oleh kelompok dan anggota masing masing, Soal ada yang menjual benih, saya baru dengar, dan akan menindaklanjuti laporan ini secepatnya," ujar Ria melalui sambungan seluler.
Kontroversi ini memunculkan desakan agar pemerintah segera memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar program tersebut benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani tambak yang membutuhkan.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
