Rachmat juga mengatakan bahwa UMP yang seharusnya ditetapkan tanggal 21 November 2022 diundur paling lambat 28 November.
"Sedangkan UMK seharusnya ditetapkan tanggal 30 November diundur menjadi 7 Desember," katanya.
Sementara itu, dalam kegiatan silaturahmi sekaligus diskusi bersama gabungan serikat pekerja terkait kenaikan UMP dan UMK 2023 di Jabar, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum meminta pihak buruh memahami kondisi perusahaan saat ini.
"Kita harus pahami bahwa situasi perekonomian, khususnya di Jawa Barat tidak seperti yang kita harapkan. Sebagaimana kemarin kita berkunjung ke salah satu perusahaan tekstil dengan Pak Menteri (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy), beberapa perusahaan sudah membuat beberapa kebijakan," tutur Uu dalam diskusi yang digelar di rumah dinasnya kemarin.
Menurut Uu, untuk menyikapi kondisi yang tidak baik-baik saja itu, perusahaan mengeluarkan kebijakan, di antaranya pemotongan jam kerja.
"Ada pula kebijakan yang lain terkait situasi ekonomi global yang sekarang berdampak pada negara kita, termasuk berdampak pada produk yang diekspor ke luar negeri," katanya.
Dia menjelaskan, kebijakan tersebut terpaksa diambil pihak perusahaan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Saya selaku pemerintah ada di tengah-tengah. Di satu sisi saya juga memperjuangkan kesejahteraan buruh. Jangan sampai kehidupan buruh di Jawa Barat tidak sesuai dengan yang diharapkan karena upah murah," kata Uu.
"Tetapi, di satu sisi juga jangan sampai memberatkan perusahaan sehingga perusahaan tidak mampu membayar yang ujung-ujungnya bisa kolaps. Maka kami membangun komunikasi seperti itu," tandasnya.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
