KABUPATEN CIREBON, iNews.id - Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam menanganinya.
Hal tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si saat acara Bimbingan Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kawasan Gronggong Kecamatan Beber, Senin (15/11/2021).
Rahmat mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Sebab, dengan jumlah 2,2 juta lebih penduduk Kabupaten Cirebon, sekitar 1,9 jutanya masuk kategori kemiskinan berdasarkan data dari Kementerian Sosial.
Namun, setelah didata ulang ternyata ada 1,7 juta warga Kabupaten Cirebon yang miskin.
"Dari 1,7 juta tersebut setelah dicek rupanya ada warga yang seharusnya tidak masuk kategori miskin tetapi tercatat di DTKS, sehingga angka tersebut menjadi fokus kita bersama," kata Rahmat.
Rahmat menjelaskan, Kementerian Sosial mempunyai indikator untuk kategori kemiskinan. Bahkan, itu merupakan landasan untuk mengetahui masyarakat yang mana kategori miskin maupun yang rentan miskin.
"Para kuwu dan lurah harus bisa menerapkan indikator dari Kementerian Sosial, sehingga bisa melihat warga mana yang memang masuk kategori miskin dan yang rentan miskin. Nanti datanya akan menjadi valid," ujarnya.
Ia mengungkapkan, di wilayah timur Kabupaten Cirebon sekarang sedang banyak pembangunan industri. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dibutuhkan banyak pekerjaan.
"Infonya ada 50 ribu lowongan pekerjaan di sana. Kalau DTKS ini selesai di desa, keluarga yang tidak mampu yang perlu pekerjaan bisa disalurkan ke industri yang membutuhan. Minimal, satu keluarga satu orang yang bekerja sehingga mendapatkan UMR. Dan ke depan akan meningkatkan daya beli dan mempunyai kesejahteraan bagi warga miskin itu sendiri," kata Rahmat.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
