KAI Gandeng Kejati Jabar, Perkuat Pengamanan dan Kepastian Hukum Aset Perusahaan

CIREBON, iNewsCirebon.id– PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperkuat upaya perlindungan dan pengamanan aset perusahaan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan KAI Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, dan Daop 3 Cirebon.

Kerja sama ini difokuskan pada penanganan persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), sekaligus memberikan dukungan hukum dalam pengelolaan dan optimalisasi aset perusahaan.

Baca Juga

Lebih dari Seabad Berdiri, Stasiun Cirebon Prujakan Tetap Jadi Simpul Penting Kereta Api

Penandatanganan PKS berlangsung di atas Kereta Api Inspeksi (KAIS) 4 relasi Bandung–Garut, Senin (9/11/2026). Kesepakatan tersebut ditandatangani Kepala Daop 1 Jakarta Januri, Kepala Daop 2 Bandung Hendra Wahyono, Kepala Daop 3 Cirebon Sigit Winarto, serta Kepala Kejati Jawa Barat Dr. RD. Mohammad Teguh Darmawan.

Menurutnya, pengelolaan aset berskala besar memiliki potensi persoalan hukum yang membutuhkan langkah antisipatif serta pendampingan dari aparat penegak hukum.

Dengan adanya sinergi tersebut, KAI berharap pengamanan dan pemanfaatan aset perusahaan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam setiap pelaksanaannya.

Baca Juga

Layani 105 Ribu Pelanggan, Stasiun Pegaden Baru Jadi Andalan Warga Subang

Sementara itu, Kepala Daop 3 Cirebon Sigit Winarto menegaskan bahwa aset perusahaan mempunyai peran strategis dalam menunjang kelancaran operasional dan keberlangsungan layanan transportasi kereta api.

Karena itu, pengelolaan aset tidak hanya berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan, tetapi juga harus disertai langkah perlindungan dan pengamanan secara berkelanjutan.

“Aset perusahaan memiliki nilai strategis dalam mendukung keberlangsungan operasional perkeretaapian. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, tertib, dan memiliki kepastian hukum,” kata Sigit.

Baca Juga

KAI Daop 3 Cirebon Operasikan PLTS di 3 Stasiun, Hemat Listrik hingga 9 Persen dan Dukung NZE 2060

Sigit menambahkan, efektivitas kerja sama sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi yang berjalan secara aktif. Dengan demikian, setiap potensi persoalan hukum dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Di sisi lain, Kepala Kejati Jawa Barat Dr. RD. Mohammad Teguh Darmawan menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kesepakatan tersebut. Ia berharap kolaborasi KAI dan kejaksaan dapat terus dikembangkan serta memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengelolaan dan pengamanan aset perusahaan di wilayah kerja Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, dan Daop 3 Cirebon.

Melalui kerja sama ini, KAI Daop 3 Cirebon optimistis upaya perlindungan aset perusahaan semakin kuat, baik melalui langkah pencegahan maupun penyelesaian persoalan hukum. Sinergi tersebut juga diharapkan dapat mendukung keberlangsungan operasional perkeretaapian sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin terjaga.

Editor: Rebecca