Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG di Cirebon, Heru Subagia Desak Evaluasi Total

CIREBON, iNewsCirebon.id– Sekitar 100 anak, terdiri atas siswa sekolah dasar (SD), taman kanak-kanak (TK), serta penerima manfaat di posyandu, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Selasa (20/10/2026). Para korban mendapatkan penanganan medis di empat rumah sakit, yakni RS Siloam Putera Bahagia, RSUD Gunung Jati, RS Ciremai, dan RS Cahaya Bunda. Sejumlah korban mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, hingga diare. Sementara itu, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan tersebut dihentikan sementara untuk kepentingan penanganan dan evaluasi.

Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia, Heru Subagia, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang kembali menimpa anak-anak penerima manfaat program MBG tersebut. Menurutnya, kejadian ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan anak-anak sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional.

Baca Juga

Kabar Siswa TK Teratai Cirebon Meninggal gegara MBG Viral, Ternyata Hoaks!

Heru mengaku turun langsung memantau kondisi korban di sejumlah rumah sakit. Ia juga mengamati proses pelayanan medis, termasuk kesiapan fasilitas, ketersediaan obat-obatan, penanganan pasien anak, serta koordinasi antarpihak dalam menghadapi lonjakan pasien.

“Peristiwa ini sangat memprihatinkan. Ketika anak-anak mengalami kondisi darurat setelah mengonsumsi MBG, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai persoalan administrasi justru menghambat kecepatan penanganan medis,” ujar Heru.

Ia menyoroti pengalaman keluarga korban saat membawa anak mereka ke rumah sakit. Menurutnya, proses administrasi seperti kelengkapan kartu identitas dan dokumen keluarga perlu dievaluasi agar tidak menjadi hambatan ketika terjadi kondisi darurat yang melibatkan banyak pasien, khususnya anak-anak.

Baca Juga

Ratusan Siswa di Cirebon Diduga Keracunan MBG, Orang Tua Geruduk Dapur SPPG

Heru mengakui, dari hasil pemantauannya, terdapat rumah sakit yang mampu memberikan penanganan secara cepat dengan dukungan fasilitas dan obat-obatan yang memadai. Namun, ia juga menemukan adanya penumpukan pasien di salah satu rumah sakit akibat banyaknya korban yang datang dalam waktu berdekatan.

“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan seluruh fasilitas kesehatan. Perlu ada prosedur yang jelas ketika terjadi kejadian luar biasa, termasuk mekanisme penerimaan pasien, penanganan darurat, rujukan, serta koordinasi ant rumah sakit. Jangan sampai keluarga yang sedang panik justru menghadapi hambatan pelayanan,” katanya.

Selain persoalan pelayanan kesehatan, Heru meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan makanan, standar kebersihan dapur SPPG, distribusi makanan, hingga pengawasan kualitas sebelum makanan dikonsumsi para penerima manfaat.

Baca Juga

Ratusan Siswa Cirebon Dilarikan ke 4 Rumah Sakit, SPPG Penyedia MBG Disuspend

Ia menegaskan, keselamatan penerima manfaat harus menjadi standar yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan program MBG wajib menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Heru juga mendorong agar hasil pemeriksaan sampel makanan dan penyelidikan terhadap dugaan keracunan tersebut disampaikan secara transparan kepada publik. Apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian, ia meminta pihak berwenang menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Program MBG harus memiliki komitmen zero incident, yakni keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama. Jangan hanya berorientasi pada jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga pastikan kualitas, keamanan, dan kelayakannya benar-benar terjaga,” tegasnya.

Baca Juga

Usai Santap Menu MBG, 20 Siswa SDN 2 Setu Wetan Cirebon Alami Mual dan Pusing

Heru menyebut Parlemen Bayangan Indonesia telah mendokumentasikan sejumlah temuan dan catatan lapangan terkait peristiwa tersebut. Dokumen itu, menurutnya, telah disampaikan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk unsur pemerintah dan pihak di tingkat nasional, sebagai bahan evaluasi serta tindak lanjut.

Meski menyampaikan kritik, Heru mengatakan program MBG tetap memiliki tujuan sosial yang penting, terutama untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Karena itu, ia masih memberikan ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan program tersebut dengan syarat adanya pembenahan serius dan menyeluruh.

“Program ini dibutuhkan masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Namun, keberlanjutannya harus disertai perubahan mendasar dalam tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengawasan yang ketat, dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.

Ia mengingatkan, kejadian serupa tidak boleh terus berulang. Pemerintah diminta menjadikan kasus dugaan keracunan massal di Kota Cirebon sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan keselamatan anak-anak benar-benar menjadi prioritas.

“Jangan sampai program dengan anggaran besar dan tujuan yang baik justru kehilangan kepercayaan masyarakat karena persoalan keselamatan yang seharusnya bisa dicegah. Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata agar kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkas Heru.

Editor: Rebecca