APBN Jawa Barat Surplus Rp17,25 Triliun, Ekonomi Tumbuh 5,73 Persen

BANDUNG, iNewsCirebon.id– Kinerja perekonomian Jawa Barat menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga akhir Agustus 2026, APBN regional Jawa Barat mencatat surplus Rp17,25 triliun, seiring pendapatan negara yang mencapai Rp95,12 triliun dan belanja negara sebesar Rp77,88 triliun.

Realisasi pendapatan tersebut telah mencapai 50,46 persen dari target, sedangkan belanja negara berada di angka 69 persen dari pagu yang ditetapkan untuk 2026.

Baca Juga

OJK Siap Memitigasi Dampak Konflik Timur Tengah

Pendapatan negara hingga Agustus 2026 juga tumbuh 5,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang utama dengan realisasi Rp89,97 triliun atau tumbuh 5,54 persen secara tahunan.

Dari penerimaan pajak, realisasi mencapai Rp70,58 triliun atau tumbuh 7,62 persen. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp19,39 triliun, meski mengalami kontraksi 1,36 persen secara tahunan.

Khusus Kanwil DJP Jawa Barat II, penerimaan pajak sampai Agustus 2026 mencapai Rp29,79 triliun dari target APBN sebesar Rp53,26 triliun. Angka tersebut tumbuh 0,56 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kontributor terbesar penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat II berasal dari PPh nonmigas sebesar Rp12,76 triliun dan PPN sebesar Rp17,15 triliun.

Berdasarkan sektor usaha, pertumbuhan penerimaan pajak antara lain ditopang sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 1,86 persen secara netto. Kemudian real estate tumbuh 22,54 persen, aktivitas profesional 22,38 persen, perdagangan 20,28 persen, serta sektor keuangan dan asuransi 17,83 persen.

Meski sejumlah sektor mencatat pertumbuhan tinggi, industri pengolahan masih menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar di Jawa Barat. Sektor ini memberikan kontribusi sekitar Rp33,27 triliun atau 47,25 persen dari total penerimaan pajak, dengan pertumbuhan 0,45 persen.

Dari sisi belanja, realisasi APBN regional Jawa Barat hingga akhir Agustus mencapai Rp77,88 triliun atau 69 persen dari pagu Rp112,86 triliun. Secara tahunan, belanja negara tercatat mengalami kontraksi 0,86 persen.

Namun, belanja kementerian/lembaga (K/L) justru tumbuh 28,25 persen dengan realisasi Rp30,26 triliun. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada belanja modal yang mencapai Rp3,67 triliun atau meningkat 101,36 persen dibandingkan Agustus 2025.

Sementara itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi Rp47,61 triliun atau 77,01 persen dari pagu. Nilai tersebut mengalami kontraksi 13,36 persen secara tahunan.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat hingga Agustus 2026 mencapai Rp26,65 triliun kepada sekitar 409,95 ribu debitur. Adapun Kredit Ultra Mikro (UMi) tersalurkan Rp1,55 triliun kepada 267,97 ribu debitur.

Penyaluran KUR Jawa Barat memberikan kontribusi 11,18 persen terhadap penyaluran nasional, dengan sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima terbesar, mencapai Rp10,31 triliun.

Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 5,73 Persen

Di tengah kinerja fiskal tersebut, ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tercatat Rp486,11 triliun, sedangkan berdasarkan harga berlaku mencapai Rp833,95 triliun. Industri pengolahan masih menjadi salah satu sektor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Dari sisi harga, tingkat inflasi Jawa Barat pada Agustus 2026 tercatat 3,13 persen secara tahunan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,20.

Inflasi tertinggi tercatat di Kota Bandung sebesar 3,27 persen, sedangkan terendah berada di Kota Sukabumi sebesar 2,77 persen.

Sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain emas perhiasan, bensin, daging ayam ras, minyak goreng, dan beras. Sebaliknya, bawang merah, telur ayam ras, dan tomat menjadi sejumlah komoditas yang memberikan andil deflasi.

Kinerja perdagangan Jawa Barat juga masih menunjukkan surplus. Pada Juli 2026, neraca perdagangan tercatat surplus USD2,84 miliar, dengan nilai ekspor mencapai USD3,98 miliar dan impor USD1,14 miliar.

Secara kumulatif Januari-Juli 2026, surplus perdagangan Jawa Barat mencapai USD16,63 miliar.

Sementara itu, kesejahteraan masyarakat dari sisi sektor pertanian turut menunjukkan pergerakan positif. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat pada Agustus 2026 naik 0,27 persen menjadi 119,36.

Namun, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan 0,07 persen menjadi 118,56.

Pada sektor pembangunan manusia, IPM Jawa Barat 2025 tercatat 75,90, sama dengan angka nasional.

Adapun kondisi ketenagakerjaan pada Mei 2026 mencatat jumlah angkatan kerja sebanyak 27,10 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 68,46 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 6,61 persen.

Dari sisi kemiskinan, persentase penduduk miskin Jawa Barat pada Maret 2026 tercatat 6,54 persen atau sekitar 3,44 juta jiwa. Sementara Gini Ratio berada di angka 0,413.

Selain menopang pendapatan dan belanja negara, APBN di Jawa Barat juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas. Di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, pembiayaan perumahan, bantuan sosial, subsidi listrik dan pupuk, program Sekolah Rakyat, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga Agustus 2026, program ketahanan pangan telah didukung realisasi anggaran Rp4,7 triliun dari pagu Rp10,33 triliun, dengan produksi beras Jawa Barat mencapai 3,94 juta ton.

Untuk program MBG, pelaksanaan telah menjangkau 27 kabupaten/kota dengan 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 14,68 juta penerima manfaat.

Sementara penyaluran bantuan sosial melalui BPNT, PKH, dan POS_BST mencapai Rp8,2 triliun untuk 12,86 juta penerima.

Data tersebut menunjukkan APBN regional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi sekaligus dukungan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di Jawa Barat.

Pemerintah menyatakan akan terus menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat dan kesinambungan pembangunan melalui pengelolaan APBN, di tengah dinamika perekonomian global yang masih berlangsung.

Editor: Rebecca