Jelang Demo 27 Agustus, Presidium Parlemen Bayangan Dorong Aksi Damai dan DPR Buka Pintu Aspirasi

CIREBON, iNewsCirebon.id– Menjelang aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026, Presidium Parlemen Bayangan, Heru Subagia, menyatakan dukungan terhadap gerakan masyarakat sipil yang akan menyuarakan sejumlah tuntutan nasional.

Heru menyampaikan pandangannya saat ditemui di kawasan Jalan Brigjend Darsono Bypass, Cirebon, Rabu (26/8/2026) sore.

Baca Juga

Pasca Kabinet Bayangan, Kini Muncul Parlemen Bayangan Indonesia Pasti di Cirebon

Ia mengapresiasi rencana aksi yang dimotori kelompok masyarakat sipil dan menilai penyampaian aspirasi di muka umum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

Menurut Heru, salah satu tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut berkaitan dengan isu pemberantasan korupsi, khususnya perampasan aset hasil kejahatan korupsi dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

“Sebagai Presidium Parlemen Bayangan, saya mengapresiasi dan mendukung upaya-upaya masyarakat sipil yang dimotori oleh AMPB. Mereka menginginkan perubahan radikal berkaitan dengan isu nasional, yakni perampasan aset para koruptor dan hukuman mati bagi koruptor,” ujar Heru.

Heru meyakini aksi tersebut akan diikuti berbagai elemen masyarakat yang memiliki tuntutan serupa. Ia menegaskan, penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara damai dan bermartabat.

“Koridor tuntutan dan aksi harus terkoordinasi. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan ada pembagian tugas yang detail,” katanya.

Menurutnya, koordinasi penting untuk mencegah terjadinya provokasi, sabotase maupun rekayasa yang dapat mengubah tujuan awal aksi.

Heru juga meminta seluruh peserta aksi mengantisipasi kemungkinan munculnya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi. Ia mengingatkan agar aksi tetap fokus pada penyampaian aspirasi masyarakat.

Di sisi lain, Heru meminta pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi, serta para anggota DPR berani hadir dan menerima langsung aspirasi massa aksi.

Ia bahkan mendorong agar akses masuk kompleks DPR RI dibuka sejak pagi sebelum massa berkumpul dalam jumlah besar.

“Yang paling menakutkan ketika anggota DPR tidak hadir dan tidak menerima aspirasi. Pintu gerbang DPR RI sebaiknya dibuka terbuka lebar,” ujarnya.

Heru menilai keterbukaan tersebut dapat mencegah potensi benturan antara massa aksi dengan aparat maupun petugas keamanan. Dengan demikian, penyampaian aspirasi dapat berlangsung melalui dialog dan negosiasi.

“Dengan dibukanya pintu gerbang DPR RI, masyarakat akan merasa dihargai di rumahnya sendiri, di gedung aspirasi. Selanjutnya negosiasi dan perdamaian bisa dilakukan dengan melibatkan perwakilan organisasi dan tokoh masyarakat,” katanya.

Ia juga berharap sebagian besar anggota DPR RI dapat hadir secara langsung untuk menemui massa aksi. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat secara langsung dapat menjadi jembatan komunikasi sekaligus meredakan ketegangan.

Heru menyebut kehadiran anggota DPR dalam jumlah besar akan menunjukkan bahwa gedung parlemen benar-benar berfungsi sebagai rumah rakyat.

“Ketika anggota DPR hadir menemui aktivis dan masyarakat, ini menjadi kompromi psikologis, politik, dan komunikasi massa yang dapat meredakan ketegangan,” tuturnya.

Ia menegaskan, aksi demonstrasi harus tetap berjalan secara tertib dan tidak mengarah pada tindakan anarkis.

Heru berharap seluruh pihak, baik peserta aksi maupun DPR RI, mengedepankan dialog sehingga tuntutan masyarakat dapat disampaikan secara langsung dan memperoleh respons yang jelas.

“Harapannya, keseluruhan aksi yang dilakukan teman-teman aktivis dan masyarakat mendapatkan hasil ketika DPR membuka pintu gerbang dan membuka ruang dialog. Ini bisa menjadi kompromi nasional dan menciptakan kondusivitas keamanan, ketertiban politik, sosial, dan ekonomi,” pungkasnya.

Editor : Rebecca