get app
inews
Aa Text
Read Next : Puluhan Warga Kota Cirebon Kini Bisa Nikmati Hunian Layak Berkat Kolaborasi Pemkot dan Baznas

Menteri LHK Ultimatum Pemkot Cirebon: Benahi TPA Kopi Luhur dalam 6 Bulan atau Kena Sanksi

Jum'at, 13 Juni 2025 | 21:23 WIB
header img
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq didampingi Walikota Cirebon, Effendi Edo saat melakukan inspeksi langsung ke TPA Kopi Luhur. Foto : Riant Subekti/ iNews Cirebon

CIREBON, iNewsCirebon.id — Pemerintah Kota Cirebon diberi tenggat waktu enam bulan untuk mereformasi sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopi Luhur. Jika tak ada perbaikan signifikan, sanksi administratif hingga pidana mengancam.

 

Peringatan keras ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq saat melakukan inspeksi langsung ke TPA Kopi Luhur, Jumat (13/6/2025).

 

Dalam kunjungannya, Menteri Hanif menyoroti masih digunakannya metode open dumping di lokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa metode ini sudah dilarang karena tidak ramah lingkungan. “Selama enam bulan ke depan, Pemkot Cirebon wajib mengubah sistem penanganan sampah dari open dumping menjadi minimal controlled landfill atau sanitary landfill,” tegas Hanif.

 

Ia menambahkan, jika Pemkot Cirebon gagal menunjukkan kemajuan berarti, maka sanksi bisa dijatuhkan mengacu pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Tapi sanksi adalah jalan terakhir. Selama ada itikad baik dan langkah nyata, kami beri ruang untuk perbaikan,” ujarnya.

 

Selama masa tenggat, Kementerian LHK bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan rutin mengevaluasi progres pembenahan TPA tersebut. “Sepanjang ada upaya progresif, kami akan berikan kesempatan,” tambahnya.

 

Hanif juga mengingatkan pentingnya pembenahan sistem pengelolaan sampah sejak dari hulu, bukan hanya di titik akhir seperti TPA. Ia menilai Cirebon sebagai kota perdagangan yang majemuk memiliki tantangan berbeda dibanding kota industri.

 

“Menangani sampah di kota heterogen seperti Cirebon memang lebih kompleks. Tapi itu bukan alasan untuk tidak bekerja keras,” jelasnya.

 

Sebagai bentuk dukungan, Hanif meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut aktif mendampingi dan membina kabupaten/kota, termasuk Cirebon. “Kami butuh roadshow ke daerah-daerah agar semua pemangku kepentingan memahami dan menjalankan kebijakan pusat dengan benar,” tandasnya.

 

Editor : Miftahudin

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut