Status Pendapatan Per Kapita Indonesia Pernah Sejajar Dengan Korea Selatan

JAKARTA, iNews.id - Bank Dunia baru saja menurunkan status Indonesia dari negara kelas menengah ke atas (upper middle income country) menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) akibat pandemi Covid-19. Posisi Indonesia tertinggal dengan Korea Selatan dan Malaysia, padahal pada 1970-an pernah sejajar. 

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri mengatakan, pada 1970-an, posisi pendapatan per kapita Indonesia sama dengan Korea Selatan dan Malaysia. Namun kedua negara tersebut kini di atas Indonesia.

Baca Juga

Presiden Bank Dunia Sebut Perang Rusia-Ukraina Picu Resesi Global

"Masalahnya Indonesia ini waktu tahun 70-an, bersama Korea Selatan dan Malaysia itu income per kapita hampir sama, yaitu sekitar 70 dolar AS. Kemudian kita tahu dengan perkembangan ekonomi yang dilakukan di negara-negara ini," kata dia dalam diskusi virtual, Selasa (13/7/2021).

Dengan perkembangan ekonomi di negara itu, pendapatan per kapita Korea Selatan mencapai 33.000 dolar AS pada 2019 dan turun tipis pada 2020 menjadi 31.500 dolar AS. Sementara Malaysia dengan berbagai kebijakan di negaranya berhasil naik dengan pendapatan per kapita 12.500 dolar AS pada 2019, namun turun menjadi 11.500 dolar AS pada 2020.

Adapun pendapatan per kapita Indonesia pada 2019 senilai 4.050 dolar AS. Sedangkan pada tahun lalu turun menjadi 3.870 dolar AS.  

Meski begitu, Didin mengatakan, tidak apple to apple membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan dan Malaysia. Ini mengingat jumlah penduduk, luas wilayah, hingga keberagaman yang jauh berbeda.

"Memang tidak bisa terlalu dibandingkan Indonesia yang negara kepulauan dengan dua negara tersebut. Tapi saya kira ada hal yang objektif, yaitu kedua negara tersebut konsisten melakukan industrialisasi sejak tahun 70-an," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia hanya melakukan strategi industrialisasi dari awal tahun 1980-an hingga akhir 1990. 

"Ke sininya kita hilang perspektif industrialisasi. Tidak ada grand desain, blueprint, dan tidak ada yang konkret peta jalannya walaupun per dokumen sudah ada," ucap dia.

Didin menambahkan, perlu ada peta jalan sehingga bisa dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu untuk kemajuan industrialisasi di Indonesia. 

Editor : Miftahudin