Guru Besar IPB Usulkan Pemerintah Bentuk Lembaga Permanen Mengatasi Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta membentuk lembaga permanen untuk menangani krisis pandemi Covid-19. Kondisi yang tidak menentu dan dampak Covid-19 yang semakin meluas membutuhkan penanganan yang serius, sehingga tidak bisa dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas). 

Pernyataan itu, disampaikan Prof Didin S Damanhuri, Guru Besar Ekonomi FEB Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam konferensi virtual Quo Vadis Tata Kelola Penanganan Covid-19 yang diselenggarakan Narasi Institute, Jumat (9/7/2021). 

Menurut Didin, pemerintah harus bergerak cepat dengan membentuk badan tetap atau permanen dalam menangani krisis pandemi Covid-19. Jika tidak, masalah pandemi akan menjadi malapetaka bagi Indonesia. 

“Kalau tidak, saya kira akan jadi malapetaka. Saya dengar Singapura sudah ambil keputusan mereka berdamai dengan Covid-19, nah apakah Indonesia akan seperti itu? Yang lebih pasti membentuk badan permanen untuk mengatasi krisis pandemi adalah pilihan terbaik,” ujar Didin. 

Dia mengungkapkan, sejak Maret 2020 sampai hari ini, penanganan Covid-19 Indonesia sama dengan negara lain, tergagap-gagap, ragu dan kemudian mengambil keputusan namun tidak terlalu tepat. 

Berkaca pada tragedi Tsunami Aceh 2004, pemerintah membentuk badan tetap untuk menangani berbagai dampak, padahal tidak meluas ke daerah lainnya. 

Dengan demikian, permintaan untuk membentuk badan atau lembaga tetap untuk menangani pandemi Covid-19 sangat layak dilakukan karena dampaknya meluas ke seluruh Indonesia. 

“Saya jadi ingat terjadi kontroversi menangani Covid-19 setelah agak berhasil turun dan bagaimana ekonomi akan ditangani dan kemudian kelembagaan bersifat ambil alih. Diawali oleh BNPB, digeser ke Menko Airlanggaa dan Erick Thohir, dan terakhir ditunjuk lah Menko Luhut. Padahal untuk tsunami Aceh yang tak sebesar sekarang ada badan yang tetap,” ujar Didin. 

Guru Besar Ekonomi IPB itu lantas mengatakan bahwa Indonesia sudah ada musibah besar dengan demokrasi otonomi daerah desentralisasi dimana rupanya tidak terlalu siap dengan krisis besar, penyakit dan krisis ekonomi. 

“Sekarang saking tidak sinkronnya (pusat dan daerah, Red), bagaimana menggenjot ekonomi yang terdampak Covid-19, pemerintah kewalahan,” kata Prof Didin. 

Bahkan tekanan dari dunia bisnis kepada pemerintah pun luar biasa. Sampai-sampai ada bisnis yang menekan pemerintah untuk membuka akses secepatnya. 

Didin kemudian melihat kasus negeri Gajah Putih, terjadi penularan varian delta besar-besaran di India dan Indonesia malah melihatnya acuh lalu bertindak seperti penanganan biasa. 

“Konon menurut ahli sekarang ini varian delta inilah yang membuat (Indonesia) bukan hanya soal libur panjang, tahun baru, idul fitri, varian delta yang membuat kasus hariannya 38.000 yang membuat kematian di atas seribu dan praktis kita menjadi tertinggi di dunia,” jelas Didin. 

Dengan demikian, Prof Didin mengusulkan pemerintah harus mengambil sebuah langkah besar dan menghilangkan keraguan demi kepentingan nasional dengan membentuk lembaga permanen yang bertugas mengatasi pandemi Covid-19.

Editor : Miftahudin