Melanggar Prokes Saat Proses Tahapan Pilkades Serentak, Dewan Khawatirkan Klaster Baru Covid-19

Dede Kurniawan
R Hasan Basori, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKB (Foto : Dede Kurniawan)

KABUPATEN CIREBON, iNews.id - Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dari Fraksi PKB R. Hasan Basori, meminta kepada Satgas Covid 19 tingkat Kabupaten Cirebon untuk melakukan dan pemeriksaan terhadap masyarakat yang pada saat melakukan proses pendaftaran bakal calon Kuwu di beberapa desa yang terjadi kerumunan. Hasan mengingat kan Satgas Covid 19 tingkat Kabupaten Cirebon jangan sampai timbul klaster Pilwu serentak.

"Setelah kejadian mengabaikan Prokes pada proses tahapan pendaftaran bakal calon Kuwu, pemerintah atau satgas Covid memastikan, secara kesehatan baik-baik saja, jangan sampai ada Klaster baru di Kabupaten Cirebon," ujar R Hasan Basori, saat ditemui, Rabu (29/9/2021).

Pria yang juga sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon ini juga mengatakannya, Pilwu adalah kultur yang terjadi di Kabupaten Cirebon, dan bicara Pilwu pasti bicara pengerahan masa yang tidak bisa dielakkan.

"Memang saat ini terjadi penurunan kasus, jangan sampai, masyarakat yang mulai lengah dengan Prokes terutama pada tahapan Pilwu justu akan menimbulkan klaster atau meningkat kasus Covid di Kabupaten Cirebon," katanya.

Jika ada kasus baru akibat kerumanan yang terjadi pada saat tahapan Pilwu, dikatakan Hasan, harus ada kesigapan dari Pemerintahan Daerah dan juga Satgas Covid, untuk mengambil langkah strategis untuk melakukan pengamatan khusus terhadap desa-desa yang tidak bisa dibendung kondisi massa nya.

"Tapi yang saya lihat, banyak juga calon Kuwu yang taat terhadap aturan, dan selalu menjaga Prokes dalam setiap tahapan," katanya.

Hasan juga menambahkan, sosialisasi terhadap aturan Pilwu untuk selalu menjaga Prokes secara ketat hendaknya bisa dilaksanakan secara terus menerus agar masyarakat benar-benar bisa memahami aturan Prokes.

Disinggung mengenai wacana vaksinasi maksimal di desa yang akan melaksanakan Pilwu serentak, Hasan mengatakan, sampai saat ini kemungkinan besar tidak bisa direalisasikan pasalnya jumlah dosis vaksin yang terbatas.

"Kalau vaksinasi terus berjalan, namun saya pikir kemungkinan tidak bisa terkejar ke desa yang akan melaksanakan Pilwu karena dosis yang di terima Kabupaten cukup terbatas," tambahnya.

 

Editor : Miftahudin

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network