KABUPATEN CIREBON, iNews.id - Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia Cirebon menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon terkait nasib honorer tenaga kesehatan.
Ketua Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia Cirebon, Sartini mengatakan, pihaknya baru saja beraudiensi dengan Wakil bupati Kabupaten Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, agar bisa difasilitasi beraudiensi dengan kepala dinas kabupaten Cirebon, Neneng Hasanah,guna menanyakan kesejahteraan dan formasi Kuota P3K terutama untuk honorer tenaga kesehatan.
"Untuk tahun 2022 sampai tahun 2023. Karena tahun 2023 honorer akan di hapus,kami merasa bimbang. Dan hari ini kami bertemu dengan ibu Wakil bupati. Alhamdulillah beliau memfasilitasi dan memberikan dukungannya,dan mendengarkan aspirasi kami,"ungkap Sartini.Kepada sejumlah awak media di kantor Setda kabupaten Cirebon. Senin (8/8/2022)
Sartini menjelaskan,audiensi itu dilakukan dikarenakan belum menemukan titik terang soal data kuota P3K honorer nakes. pasalnya kata Sartini, pihaknya sudah menyampaikan secara formal dengan melayangkan surat sampai lima kali, maupun lisan terkait untuk bisa beraudiensi, namun tidak mendapat tanggapan dari Kadinkes.
Setelah audiensi ini, lanjut Sartini, pihaknya ingin difasilitasi oleh Wabup agar bisa bertemu dengan kepala dinas kesehatan (Kadinkes) kabupaten Cirebon.
"Kami ingin dirangkul, kami ini anak-anaknya dinas kesehatan. Selama ini kami ingin bertemu dan audiensi apakah data kami masuk kuota untuk P3K di tahun 2022 atau 2023,"ujarnya.
"Kami masih bimbang karena kami belum pernah di beri kesempatan untuk bertemu dengan beliau/ Kadinkes," imbuh Sartini.
Sarniti mengungkapkan, selama masa Pandemi tugas tenaga honorer sebagai garda terdepan sama beratnya.Tapi kata dia, tidak ada reward dari pemerintah daerah bagi tenaga non ASN.
"Untuk Nakes sendiri belum ada kesejahteraannya karena kami merasa tugas kami berat. Bekerja memang semua berat, cuma kami meminta hak kami apakah Pemerintah mau memberikan suatu reward kepada Nakes di kabupaten Cirebon, seperti halnya untuk guru membuka peluang kuota P3K sampai 4000," ungkapnya.
Dia menyebutkan, dinas kesehatan Kabupaten Cirebon ada sekira 1510 tenaga kesehatan non ASN. Dan para honorer tersebut menerima upah dari jasa pelayanan yang berarti dari masyarakat. Dan dari pemda dan puskesmas tidak menerima.
Terrpisah,Wakil bupati (Wabup) Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, mengatakan, membenarkan bahwa pihaknya baru saja beraudiensi dengan Forum Pejuang Honorer Nakes Indonesia Cirebon.
Mereka menyampaikan beberapa aspirasinya diantaranya agar ada ruang bisa beraudiensi dengan Kadinkes. Yaitu tentang kesejahteraan dan kuota P3K honorer tenaga kesehatan.
"Mereka ingin memperjuangkan bahwa temen-temen nakes ini ingin ikut masuk kuota P3K. Mereka menyampaikan tahun 2022 kuotanya hanya 14 dan menurut dari teman-teman pejuang ini sangat kecil di bandingkan dengan kuota yang berikan ke pendidikan," ujar Ayu, sapaan akrab Wabup Cirebon. Saat dikonfirmasi.
Menurutnya,pendidikan dan Kesehatan salah satu indikator IPM. Pendidikan untuk menciptakan generasi emas yang unggul, begitupun Kesehatan.
"Seperti kemarin dari kesehatan mereka yang di garda terdepan ini taruhan nyawa, pada Covid-19 kemarin. begitu pun generasi emas, anak-anak harus ditunjang dengan kesehatan," ungkapnya.
Ayu memastikan, pihaknya akan menjembatani para pejuang Nakes yang ingin berdialog dengan Kadinkes. Dengan dibuka ruang dialog tentunya mereka merasa diakui sebagai anak. Ayu berharap, ini bisa menjadi pembuka agar Kadinkes mau berdialog.
"Apa sih susahnya menerima aspirasi dari Nakes. Kan aspirasi ini bisa kita tampung dan nanti dinas bisa sampaikan ke Bupati terkait anggaran P3K,"tegas Ayu.
"Nanti saya akan komunikasi. Dan semua dinas tentu ada evaluasi kinerja. Ketika kinerjanya tidak memenuhi target yang diprogramkan,"tutupnya.
Editor : Miftahudin
Artikel Terkait
